GOPOS.ID, TILAMUTA – Pemerintah Kabupaten Boalemo menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai salah satu persyaratan penting untuk membuka akses bantuan anggaran pembangunan perumahan dari pemerintah pusat, baik bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat.
Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, menegaskan keberadaan dokumen RP3KP bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan menjadi dasar perencanaan agar pembangunan perumahan di daerah berjalan terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Rum Pagau saat membuka kegiatan Laporan Akhir Penyusunan RP3KP yang digelar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) di Hotel Grand Amalia, Selasa (06/10/2026)
Menurut Rum, pemerintah daerah harus memiliki dokumen perencanaan yang saling terintegrasi, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga dokumen teknis yang lebih spesifik, termasuk perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
RTRW menjadi pedoman pemanfaatan ruang daerah dalam jangka panjang, sementara RP3KP diperlukan untuk memastikan pengembangan kawasan perumahan memiliki arah, lokasi, serta sasaran yang jelas.
“Setelah RTRW, ada dokumen yang lebih detail yang harus kita upayakan di daerah. Khusus perumahan, hari ini kita sudah maju selangkah, karena salah satu persyaratan saat mengajukan perumahan adalah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujar Rum.
Ia mengapresiasi Dinas PUPR-PKP yang telah mengupayakan penyusunan dokumen tersebut. Dengan adanya RP3KP, Pemkab Boalemo memiliki landasan untuk mengusulkan program pembangunan perumahan kepada pemerintah pusat.
Rum menilai kebutuhan hunian di setiap kecamatan harus menjadi perhatian dalam penyusunan program. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam dokumen tersebut, kebutuhan rumah di Kecamatan Mananggu mencapai 2.000 unit dan Botumoito sebanyak 2.020 unit.
Sementara itu, Kecamatan Paguyaman mencatat kebutuhan terbesar dengan 4.091 unit rumah. Kebutuhan di Kecamatan Tilamuta tercatat lebih dari 3.000 unit, sedangkan Wonosari mencapai lebih dari 2.000 unit.
“Besarnya kebutuhan menunjukkan pembangunan perumahan membutuhkan perencanaan yang matang, terutama dalam menentukan prioritas wilayah dan memastikan data kebutuhan masyarakat benar-benar sesuai kondisi lapangan,” ungkap Rum
Karena itu, Rum meminta pemerintah kecamatan dan desa mengambil peran aktif dalam menyediakan data perumahan. Ia menegaskan, pendataan di tingkat desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku.
“Jangan sampai PUPR yang harus turun mendata perumahan di desa dan kecamatan. Mendata di desa adalah tugas kepala desa, kemudian disampaikan ke pemerintah daerah,” tegas Rum
Rum mengingatkan kelengkapan dan keakuratan data menjadi faktor penting agar usulan pembangunan perumahan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dapat menggambarkan kebutuhan riil masyarakat Boalemo.
Pada kesempatan itu, Rum juga meminta para camat memberikan masukan terhadap dokumen RP3KP sebelum ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah. Ia berharap penyusunan dokumen tersebut tidak berhenti pada laporan akhir, tetapi benar-benar dapat digunakan dalam menentukan kebijakan dan program perumahan.
Dengan tersedianya dokumen RP3KP yang didukung data akurat dari seluruh desa dan kecamatan, Boalemo memiliki dasar perencanaan yang lebih kuat untuk memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat sekaligus menjawab kebutuhan hunian masyarakat,” tutup Rum (Yusuf/Gopos)
