GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo kini semakin memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha yang masih menunggak kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, Kepala Bapenda Kota Gorontalo, Zamronie Agus, mengungkapkan bahwa terdapat 44 objek pajak yang tercatat memiliki tunggakan pajak daerah. Dari jumlah tersebut, 43 di antaranya merupakan rumah makan, restoran, dan kafe, sementara satu objek pajak lainnya adalah hotel.
Zamronie menegaskan bahwa seluruh wajib pajak yang terdaftar telah diberikan teguran secara bertahap. Teguran tertulis telah diberikan hingga mencapai tahap ketiga, yang merupakan peringatan terakhir bagi pelaku usaha. “Dari 44 objek pajak tersebut, kami sudah melakukan penempelan stiker pada 12 objek pajak,” ungkap Zamronie.
Stiker yang ditempelkan berisi informasi kepada masyarakat dan pengunjung bahwa objek usaha tersebut sedang berada dalam pengawasan Pemerintah Kota Gorontalo melalui Bapenda. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong wajib pajak agar segera memenuhi kewajibannya.
Setelah penempelan stiker, beberapa pelaku usaha menyatakan komitmen untuk menyelesaikan tunggakan pajak mereka. Mereka diberikan batas waktu pelunasan yang paling lambat jatuh pada 17 Oktober 2026. “Bagi objek pajak yang sudah membuat surat perjanjian pembayaran, stiker akan kami cabut,” jelas Zamronie.
Namun, Zamronie juga menegaskan bahwa bagi wajib pajak yang tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah berulang kali diberikan peringatan, Bapenda Kota Gorontalo akan mengambil langkah lebih tegas. Bapenda akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
“Tindakan tegas berupa penutupan kegiatan operasional usaha akan dilakukan bagi rumah makan, restoran, maupun kafe yang tidak melakukan kewajiban pemungutan pajak daerah, meskipun sudah berulang kali diberikan peringatan secara lisan dan teguran tertulis sebanyak tiga kali,” tegas Zamronie.
Dengan langkah-langkah ini, Bapenda Kota Gorontalo berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan, demi tercapainya pembangunan daerah yang lebih baik. Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dalam hal perpajakan, guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. (Putra/Gopos)
