GOPOS.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah, kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan aset pemerintah.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, Senin (05/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Saipul menekankan pentingnya pembenahan tata kelola ketiga sektor tersebut agar tidak hanya menjadi bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, BUMD, BLUD, dan BMD memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian daerah sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Keberadaan BUMD, BLUD dan BMD sangat dibutuhkan di suatu daerah. Ketiganya juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah,” ujar Saipul.
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah pengembangan pengelolaan BLUD, khususnya RSUD Bumi Panua Pohuwato yang telah menerapkan pola pengelolaan BLUD.
Saipul berharap fleksibilitas pengelolaan yang dimiliki rumah sakit berstatus BLUD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Untuk BLUD, khususnya RSUD Bumi Panua, sudah menjadi BLUD. Ini tentu penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain sektor pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga mendorong pengelolaan BUMD secara profesional agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, penataan aset menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aset tercatat, terkelola, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan sehingga memiliki nilai guna bagi pembangunan.
“Optimalisasi ketiga sektor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan sumber daya daerah dapat memberikan manfaat secara maksimal,” tutup Saipul (Yusuf/Gopos)








