GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendorong keterlibatan perusahaan dalam pembangunan daerah melalui penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi agar program tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Bupati Pohuwato, Iwan Adam, menegaskan pemerintah daerah bersama DPRD dan masyarakat tidak menolak kehadiran investasi. Namun, aktivitas usaha yang berkembang di Pohuwato harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, investasi di sektor sumber daya alam, perkebunan maupun sektor lainnya perlu dibangun melalui kerja sama yang baik antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato saat ini menjadi perhatian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, melalui pertemuan ini mari bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat,” ujar Iwan, di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, Rabu (7/10/2026).
Iwan menekankan, keberadaan investasi harus berjalan seiring dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan demikian, manfaat kegiatan usaha tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Iwan juga mengingatkan agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan investasi. Setiap persoalan yang muncul antara perusahaan, pemerintah maupun masyarakat diminta diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.
“Dengan adanya investasi, kami minta tidak ada diskriminasi. Lakukan hal yang baik, yang bermanfaat dan berguna bagi daerah dan masyarakat. Kalaupun ada masalah, maka selesaikan dengan baik dan bijak,” tegas Iwan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, menjelaskan program TJSLP penting untuk mempertemukan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam membahas perkembangan investasi.
Ia menyebut pembentukan Forum TJSLP akan menjadi wadah untuk membahas dan mengoordinasikan pelaksanaan CSR perusahaan, termasuk program-program yang telah diatur pemerintah daerah bersama DPRD melalui peraturan daerah.
“Forum ini nantinya akan membahas terkait CSR. Apa saja yang terkait dengan CSR yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dalam bentuk Perda, ini akan kita ikuti bersama,” tutup Iskandar (Yusuf/Gopos)








