GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menargetkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan pada Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, seluruh pemerintah desa diminta mempercepat penyusunan dokumen perencanaan dan menyelesaikan tahapan administrasi yang masih tertunda.
Penegasan itu disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, saat membuka Coaching Clinic Penyusunan APBDes 2027 dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 2026 bagi perangkat desa se-Kabupaten Pohuwato di Hulonthalo Ballroom, Kota Gorontalo, Selasa (20/10/2026).
Bupati Saipul menekankan, penyusunan APBDesa dan laporan keuangan desa harus mengikuti regulasi terbaru, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut membawa sejumlah pembaruan dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari pendapatan, penatausahaan hingga mekanisme pelaporan.
“Saya meminta kepala desa dan seluruh perangkat desa memahami ketentuan agar pengelolaan anggaran berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Saipul
Menurut Saipul, penyusunan CALK juga tidak boleh dipandang sebagai formalitas atau sekadar dokumen pelengkap. Dokumen tersebut menjadi bagian penting laporan keuangan karena memberikan penjelasan naratif terhadap informasi keuangan agar lebih lengkap, transparan, dan mudah dipahami.
“Desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas pengelolaan keuangan desa harus menjadi perhatian bersama,” tutur Saipul
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pohuwato, Kadir Amran, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Inspektorat Daerah dan Tenaga Ahli Bupati tengah mendorong percepatan seluruh tahapan penyusunan APBDesa 2027.
Kadir meminta para camat mengawal penyelesaian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) 2027. Pemerintah desa juga diminta segera menuntaskan penyusunan APBDesa perubahan yang masih tertunda.
“Kami berharap melalui camat, penyusunan RKPD supaya dipercepat dan akan kami kontrol. Ternyata, perubahan APBDesa masih ada desa yang belum menyusunnya. Kami mohon teman-teman kepala desa dan sekretaris desa segera menyelesaikan penyusunan APBDesa perubahan, kemudian penetapan RKPD 2027, supaya Desember nanti APBDesa sudah ditetapkan,” tutup Kadir.(Yusuf/Gopos)
