Boalemo Dapat Tambahan Empat Kampung Nelayan

GOPOS.ID, JAKARTA – Kabupaten Boalemo kembali mendapat dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir melalui tambahan program Kampung Nelayan pada 2026.

Program tersebut akan menyasar empat desa, masing-masing Desa Tabulo Selatan di Kecamatan Mananggu, Desa Patoameme di Kecamatan Botumoito, Desa Tabongo di Kecamatan Dulupi, dan Desa Bubaa di Kecamatan Paguyaman Pantai.

Kepastian program itu menjadi salah satu pembahasan Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Lahmuddin berkoordinasi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf terkait pelaksanaan sejumlah program prioritas KKP di Boalemo.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kampung Nelayan di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, yang saat ini tengah dikerjakan dengan nilai anggaran sekitar Rp22 miliar.

Program tersebut diarahkan untuk menata kawasan permukiman nelayan sekaligus membangun sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah daerah berharap pembangunan tidak hanya memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat pesisir, tetapi juga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi nelayan.

Lahmuddin menilai tambahan empat lokasi Kampung Nelayan pada 2026 menjadi peluang bagi Boalemo untuk mempercepat penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat juga perlu diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah agar seluruh program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Boalemo siap mendukung penuh pelaksanaan seluruh program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Lahmuddin, Kamis (2/7/2026) di Jakarta.

Lahmuddin berharap koordinasi melalui Rakornas PKPN tidak berhenti pada sinkronisasi program, tetapi berlanjut pada percepatan pelaksanaan di lapangan.

“Dengan bertambahnya lokasi Kampung Nelayan, kami menargetkan pembangunan kawasan pesisir dapat berjalan lebih terarah, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan dan usaha pendukungnya,” tutup Lahmuddin (Yusuf/Gopos)