GOPOS.ID, GORONTALO – Seorang ibu dengan bayi berisiko stunting harus mendatangi enam instansi pemerintah berbeda hanya untuk menyelesaikan satu persoalan: kesehatan anaknya.
Kisah tersebut menjadi salah satu studi kasus yang dibedah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI, Dr. Munawir Sadzali Razak, S.IP., M.A., saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Bina Taruna (UNBITA) Gorontalo, Sabtu (26/9/2026).
Kuliah umum yang mengangkat tema “Kepemimpinan Sektor Publik yang Agile dan Menggerakkan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pelayanan yang Responsif dan Berintegritas” tersebut membahas tantangan birokrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Munawir mengatakan, persoalan yang dialami seorang warga sering kali tidak mengenal batas struktur organisasi pemerintahan.
“Bagi pemerintah kasus itu berarti enam instansi, enam program, enam anggaran, dan enam indikator. Sementara bagi warga hanya satu masalah kehidupan,” kata Munawir.
Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara struktur birokrasi dan persoalan masyarakat.
“Struktur pemerintah bersifat vertikal, tetapi masalah masyarakat bersifat horizontal dan melampaui kewenangan satu instansi,” ujarnya.
Rektor UNBITA, Dr. Ellys Rachman, S.Sos., M.Si., mengatakan kasus tersebut sengaja diangkat karena memiliki keterkaitan erat dengan realitas yang dihadapi mahasiswa Pascasarjana UNBITA, yang sebagian besar bekerja di sektor pemerintahan.
“Mahasiswa pascasarjana kami banyak yang bekerja di instansi pemerintah. Mereka perlu melihat bahwa masalah warga tidak pernah datang dengan label dinas atau bidang,” kata Ellys.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan pola kepemimpinan yang tidak sekadar berorientasi pada prosedur.
“Kampus tidak cukup mengajarkan prosedur. Kami ingin lulusan yang mampu membaca situasi dan berani mengambil langkah,” tuturnya.
Dalam pemaparannya, Munawir juga meluruskan pemahaman mengenai konsep agile dalam kepemimpinan sektor publik.
Menurutnya, agile bukan berarti bekerja tanpa aturan, bergerak sekadar cepat, ataupun hanya melakukan digitalisasi pelayanan.
“Kecepatan tanpa pembelajaran hanyalah kegagalan yang lebih cepat. Tujuan akhirnya adalah layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Munawir memaparkan tiga kapabilitas utama pemimpin agile yang diadaptasi dari kerangka Doz dan Kosonen, yakni kemampuan membaca perubahan, menyatukan arah, serta menggerakkan sumber daya secara lincah.
Ellys menilai konsep tersebut relevan dengan tantangan birokrasi di daerah. Sebab, persoalan yang kompleks tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan prosedur standar operasional.
“Kalau persoalannya menyangkut perilaku dan kepercayaan publik, SOP saja tidak cukup. Dibutuhkan kepemimpinan,” katanya.
Munawir kemudian membedakan persoalan teknis dengan tantangan adaptif.
Persoalan teknis, kata dia, umumnya memiliki solusi yang sudah diketahui. Sementara tantangan adaptif membutuhkan perubahan cara berpikir dan cara bekerja dari berbagai pihak.
Ia mencontohkan persoalan stunting dan upaya meningkatkan kepercayaan publik yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Pemimpin yang efektif tahu kapan harus memberi jawaban, dan kapan harus mengajukan pertanyaan yang tepat,” ujarnya.
Dalam konteks kolaborasi lintas sektor, Ellys mengingatkan bahwa rapat koordinasi tidak otomatis menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
Menurutnya, instansi pemerintah perlu memiliki tujuan bersama, bukan hanya menjalankan program masing-masing.
“Kalau setiap instansi hanya mengamankan programnya sendiri, warga tetap berputar dari satu pintu ke pintu lain,” tegas Ellys.
Munawir menjelaskan terdapat tiga tingkatan dalam hubungan antarorganisasi, yakni koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi.
Menurutnya, kolaborasi merupakan tingkatan ketika para pihak tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga berbagi risiko dan menciptakan nilai bersama.
Ia mengajak mahasiswa untuk mengubah cara pandang dari ego-system menuju ecosystem.
“Jangan mulai dengan ‘apa program instansi saya?’. Mulailah dengan ‘public outcome apa yang ingin kita hasilkan?’,” ucapnya.
Ia menambahkan, dalam organisasi seorang pemimpin dapat menggunakan kewenangan. Namun, ketika bekerja dalam sebuah ekosistem, seorang pemimpin harus mampu membangun pengaruh.
Untuk memperlihatkan penerapan konsep tersebut, Munawir turut mengangkat sejumlah contoh pelayanan publik.
Di Indonesia, ia mencontohkan SP4N-LAPOR! dengan prinsip no wrong door, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan tanpa harus memahami struktur birokrasi pemerintah.
Selain itu, ia juga membahas INA Digital sebagai upaya menyatukan layanan pemerintah yang sebelumnya tersebar dalam berbagai platform.
Sebagai pembanding, Munawir menampilkan praktik pelayanan publik melalui LifeSG di Singapura dan GOV.UK di Inggris.
“Layanan publik terbaik berangkat dari kehidupan nyata manusia, bukan dari struktur organisasi pemerintah,” katanya.
Ellys menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan arah pengembangan Pascasarjana UNBITA yang mendorong mahasiswa menjadikan persoalan daerah sebagai bagian dari kajian akademik.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, maupun komunitas, menurutnya, dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa.
“Persoalan Gorontalo harus bisa dijawab oleh orang Gorontalo yang dibekali ilmu yang tepat,” tuturnya.
Ellys berharap kuliah umum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Ia mendorong mahasiswa membawa gagasan yang diperoleh ke lingkungan kerja masing-masing, termasuk mengidentifikasi aktor di luar organisasinya serta menentukan langkah konkret yang dapat dimulai dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
“Kalau dari ruangan ini lahir satu kolaborasi nyata di instansi masing-masing, itu sudah sangat berarti,” katanya.
Menutup pemaparannya, Munawir menekankan bahwa kepemimpinan agile harus tetap berjalan bersama integritas.
“Agility tanpa integritas akan kehilangan kepercayaan. Integritas membuat perubahan berdampak jangka panjang,” pungkasnya. (Rama/Gopos)








