GOPOS.ID, GORONTALO – Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan lingkungan, ketersediaan air, aktivitas pertambangan, dan kontribusi investasi terhadap perekonomian masyarakat lokal menjadi perhatian dalam audiensi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu Pohuwato bersama Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (14/8/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II, Mikson Yapanto.
Dalam pertemuan itu, Aliansi menyampaikan sejumlah kondisi yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya terkait ketersediaan sumber daya air dan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penurunan debit air di sejumlah wilayah, terutama di Marisa. Kondisi tersebut disebut mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat.
Keterbatasan pasokan air bahkan membuat sebagian petani harus menyesuaikan komoditas pertanian yang ditanam. Tanaman padi yang membutuhkan pasokan air cukup besar mulai dialihkan ke komoditas lain, seperti semangka.
Terkait kondisi tersebut, Aliansi meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan, terutama yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan.
Menurut mereka, penggunaan sumber daya air perlu mendapat pengawasan agar pemanfaatannya tidak mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan air serta tidak berdampak terhadap keberlangsungan sektor pertanian.
Selain persoalan ketersediaan air, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu Pohuwato juga meminta pemerintah membuka data yang lebih transparan mengenai kondisi tutupan hutan di wilayah tersebut.
Mereka mendorong adanya perbandingan mengenai tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas perusahaan dengan dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi lingkungan di Pohuwato.
Persoalan pelayanan air bersih turut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam audiensi. Aliansi meminta dugaan terganggunya layanan PDAM di wilayah Popayato yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan segera diverifikasi.
Verifikasi tersebut dinilai penting agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat dipastikan kebenarannya dan tidak menimbulkan kesimpulan tanpa dasar.
Menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, Aliansi mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk tim audit khusus. Tim tersebut diharapkan dapat mengevaluasi pemanfaatan sumber daya air sekaligus mengkaji dampak ekologis dari aktivitas perusahaan.
Aliansi juga meminta DPRD Provinsi Gorontalo memfasilitasi pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak perusahaan atau Pani Gold Project, pemerintah daerah, instansi teknis, akademisi, serta perwakilan masyarakat.
Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan diharapkan dapat dibahas secara terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, sehingga dapat diperoleh penjelasan dan langkah penyelesaian yang sesuai dengan kondisi di lapangan. (isno/gopos)
