GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Fraksi NasDem DPRD Bone Bolango memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat Paripurna yang berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2026, fraksi ini menerima dokumen Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan selanjutnya.
Dalam pandangan umum Fraksi NasDem, Ranperda Pertanggungjawaban APBD dianggap sebagai instrumen yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program dan anggaran daerah telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Menurut juru bicara Fraksi NasDem, Imran Mahmud, penerimaan Ranperda ini merupakan langkah awal yang strategis dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi NasDem DPRD Bone Bolango menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Imran Mahmud. Ia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pelengkap dalam proses pembahasan Ranperda ini.
Fraksi NasDem menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dalam diskusi dan analisis Ranperda tersebut. Mereka berharap bahwa semua pihak terkait dapat memberikan kontribusi yang konstruktif untuk menghasilkan keputusan yang terbaik demi kepentingan masyarakat Bone Bolango.
Dalam konteks ini, Fraksi NasDem juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, agar masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana dana publik digunakan untuk pembangunan dan pelayanan di daerah. Ke depan, mereka berharap agar setiap program yang diusulkan dapat diukur efektivitasnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan langkah ini, Fraksi NasDem berharap dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Mereka berkomitmen untuk terus mendorong diskusi yang terbuka dan inklusif dalam setiap tahapan pembahasan Ranperda, demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Putra/Gopos)
