GOPOS.ID, GORONTALO – Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo dilaporkan atas dugaan penyerobotan lahan milik warga.
Ya, lahan seluas 1,2 hektar yang diklaim milik Yulianti Pakaya tersebut diduga sudah dibangunkan landasan pacu oleh pihak bandara tanpa persetujuannya.
Kepada Gopos.id, Yulianti menegaskan dirinya masih mengantongi surat tanah yang sah.
“Tanah ini milik orang tua saya dan saya masih ahli waris yang sah dibuktikan dengan surat tanah atas nama orang tua saya,” ungkap Yulianti saat ditemui, Rabu (26/2/2025).
Lebih jauh, Yulianti mengaku sejak pembangunan bandara hingga dengan saat ini pihaknya tidak pernah ditemui oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun oleh pihak bandara Djalaluddin untuk membicarakan lahannya yang sudah masuk dalam areal bandara itu.
“Saya tidak pernah ditemui oleh pihak bandara atau pemerintah. Jadi, sebagai ahli waris saya tidak pernah menjual, meminjamkan atau memberikan kuasa kepada siapapun untuk memiliki lahan itu,” tegasnya.
Di tempat yang sama, kuasa hukum Yulianti, Fahmi Alidrus menyebut tindakan yang dilakukan oleh pihak bandara sangat merugikan kliennya. Terlebih lagi, tanah yang menjadi objek sengketa ada dalam objek vital bandara.
“Klien kami memegang sertifikat resmi yang dikeluarkan pada tahun 1979. Sedangkan akta yang diungkap oleh pihak bandara dalam persidangan adalah sertifikat tahun 2013,” sebut Fahmi.
Menurutnya, ketika satu objek sengketa memiliki dua akta atau surat otentik, maka berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung (MA) yang dilihat adalah surat mana yang lebih dulu dikeluarkan.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo membenarkan bahwa tanah yang didalilkan penggugat memang masuk dalam areal bandara, tapi bukan di runway atau landasan pacu.
Trizal juga membenarkan bahwa Pemprov Gorontalo tidak pernah membebaskan lahan tersebut karena memang itu lahan yang bersertifikat.
“Jadi kita ikuti saja tahapannya. Pemerintah provinsi juga mendalilkan hal yang sebaliknya,” pungkasnya.
Sebelumnya, persoalan penyerobotan lahan oleh Bandara Djalaluddin Gorontalo ini tengah berproses di Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo.
Bahkan sebagai tindak lanjut dari proses persidangan, hari ini pihak pengadilan bersama kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan peninjauan lahan yang disengketakan tersebut.(Abin/Gopos)