GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama BKKBN Gorontalo melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menyiapkan laporan penurunan stunting di semester II. Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan TPPS Semester II di Aula Bappeda Provinsi Gorontalo, Rabu 20/12/2023
Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim mengungkapkan Salah satu tantangan pembangunan manusia yang berkualitas adalah stunting.
Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunyaperkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik sertagangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik. Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memiliki daya saingdi dalam dunia kerja. Stunting merupakan ancaman utama dalammewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
“Seluruhkementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa harusmenetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuaidengantugas, fungsi,dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya saat sambutan.
Lanjutnya, pelaksanakan strategi umum peningkatan komitmen dan peran sertapemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat danmitra kerja dalam mendukung percepatan penurunan stunting, sertapengintegrasian program pembangunan sumber daya manusiaberbasis keluarga ke dalam program dan kegiatan percepatanpenurunan stunting, maka pengorganisasian dilakukan melalui TimPercepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“TPPS adalah organisasi percepatan penurunan stunting yangbertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasipenyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Dengan demikian,TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor yangbertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, serta peran para pemangku kepentingan,” ujarnya menerangkan.
Sekda menerangkan, bulan Juni tahun 2022,Provinsi Gorontalo telah terbentukkelembagaan di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan yaitutingkat provinsi sampai desa, dalam rangka pengendalian pelaksanaanpercepatan penurunan stunting. Dengan keberadaan TPPS diseluruhtingkatan wilayah tentunya telah banyak program dan kegiatan yangtelah dilaksanakan terkait pencegahan dan penurunan angka stunting,sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD yang ada dipemerintahan daerah.
“Sesuai hasil SSGI prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo terusmengalami penurunan dan jika konsisten maka target 14 persen di tahun2024 optimis akan tercapai,” ungkapnya.
“Melalui Rapat Koordinasi hari ini, saya menaruh harapan yangbesar kepada kita semua yg hadir khususnya para pemangkukebijakan dan pelaksana program di Provinsi maupun Kabupaten/kotadengan semangat dan potensi yang dimiliki masing-masing, untukdapat menyusun laporan kinerja percepatan penurunan stuntingsemester II Tahun 2023 sesuai dengan realita yang ada,” sambungnya.
Terakhir kata dia, laporan ini tentunya tidak hanya untuk memenuhi kewajiban TPPS tetapi menjadi bahan evaluasi kita bersama, apakah programdan kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar mendukung PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING di Provinsi Gorontalo.
Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Hartati Suleman menyampaikan kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya dan pihaknya mengundang seluruh pengampuh kepentingan di Provinsi Gorontalo.
“Tujuannya untuk melihat sejauh mana intervensi yang kita lakukan sejauh ini,” tegasnya.
“Dan Alhamdulillah di provinsi Gorontalo saat ini prevalensi stunting terus menurun,” tandasnya. (Putra/Gopos)
