GOPOS.ID, GORONTALO – Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo mewaspadai lonjakan harga bahan kebutuhan pokok. Terutama bawang merah, cabai/rica, serta tomat atau yang akrab disebut Barito.
Sejumlah strategi dan kebijakan dalam rangka mewaspadai lonjakan harga barito dibahas dalam High Level Meeting (HLM) yang berlangsung Senin, 11 Desember 2023 di Ballroom Saronde Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. High level meeting dihadiri Pj Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provins Gorontalo, Ridwan Nurjamal, TPID kabupaten/kota se-Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo serta para pemangku kepentingan (stakeholder). Turut hadir pula Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha, secara daring.
Pj Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, mengungkapkan sesuai pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri pada Senin (11/12/2023), ada dua daerah di Provinsi Gorontalo yang mengalami Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi. Yaitu Kabupaten Bone Bolango, serta Kabupaten Gorontalo.
Lebih lanjut Ismail menyoroti kenaikan harga cabai di Gorontalo yang melonjak cukup tinggi, mencapai Rp140 ribu per kilogram pada pekan kedua Desember 2023. Sementara rata-rata harga cabai di Sulawesi berada di angka Rp100 ribu per kilogram.
“Ada dugaan kenaikan ini dikarenakan adanya kesepakatan pedagang di Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk membeli cabai dari petani, sehingga menyebabkan harga cabai rusak dan tak menguntungkan pengepul,” tutur Ismail Pakaya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha, menyampaikan tingginya angka inflasi di Desember 2023 diperkirakan akan dipengaruhi fluktuasi bahan makanan. Terutama komoditi ayam pedaging, tomat, beras, bawang merah dan cabai rawit yang disebabkan adanya peningkatan permintaan.
Untuk menekan inflasi menjelang Nataru, Pj. Gubenur Gorontalo menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh komponen untuk pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo.
Adapun tindak lanjut dari HLM diharapkan kepada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten dan stakeholders terkait melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Mengintensifkan pemantauan pangan bergejolak: beras, cabai, tomat melalui Early Warning System seiring dengan meningkatnya permintaan sesuai dengan pola historis/musiman.
- Mendorong ketersediaan barang pokok melalui GPM (Gelar Pangan Murah) lebih intensif jelang HBKN Nataru
- Menjaga ekspektasi masyarakat untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebihan (Belanja Bijak).
- Memanfaatkan peran Bulog untuk membantu pengendalian harga terutama beras dan minyak kelapa dan disiapkan 4 ton daging sapi untuk wilayah tertentu jelang HBKN Nataru.(hasan/gopos)
