GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Bone Bolango ikut di tangani oleh Kemendagri.
Pasalnya hingga detik ini anggaran Pilkada Bawaslu Bone Bolango belum menemui titik terang atas kejelasan anggaran yang akan di berikan oleh Pemerintah Daerah.
Hingga kini kesepakatan antara kedua belah pihak belum tercapai. Bahkan diketahui kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan berulangkali namun tak kunjung menemui kata sepakat.
Alhasil Kementerian Dalam Negeri ikut menghendle hal tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama dikonfirmasi, Senin (4/12/2023).
“Nanti kita akan di mediasi langsung oleh Kemendagri, rencananya itu hari ini (Senin) tapi masih menunggu undangan,” tegasnya dikonfirmasi.
Sofyan menerangkan, nanti mekanismenya mediasi tersebut akan menghadirkan Kemendagri itu sendiri, Bawaslu RI, Bawaslu Bonebol serta Pemerintah Daerah Bone Bolango.
Inti dari pertemuan ini nanti ialah tak lain mencari titik terang terkait anggaran Pilkada untuk Bawaslu Bone Bolango.
“Semoga ini nanti ada titik terangnya terkait dana Pilkada Bawaslu Bonebol,” ucapnya.
“Sebab kalau tidak, tentu Pilkada terancam tanpa pengawasan,” tandasnya. (Putra/Gopos).
