GOPOS.ID, GORONTALO – Tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dimulai pada Selasa, 28 November 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo mengajak partai politik (parpol) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilu 2024 agar menaati aturan kampanye.
Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, mengemukakan KPU telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian oleh peserta Pemilu terkait ketentuan tersebut. Yakni berkaitan pelaksanaan kampanye, serta larangan dalam melakukan kampanye.
“Ketentuan kampanye sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 ini penting untuk dipahami dan dilaksanakan baik oleh partai politik beserta calon anggota legislatif, serta calon anggota DPD,” tutur Hendrik Imran saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024 bersama Peserta Pemilu dan Stakeholder, Jumat (24/11/2023) di Hotel Citimall Gorontalo.
Merujuk pada Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023, kampanye dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, serta debat pasangan calon. Kampanye juga dapat dilakukan dengan penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye (APK), melalui media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring.
Selanjutnya pada Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 ditekankan larangan penempatan atau pemasangan bahan kampanye/APK. Yaitu tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.
Hendrik Imran mengemukakan, untuk kampanye rapat umum maupun penayangan iklan di media massa baru bisa dilaksanakan pada 21 Januari-10 Januari 2024. Selanjutnya untuk akun media sosial yang digunakan peserta pemilu untuk berkampanye harus didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tembusan Bawaslu dan Kepolisian.
“Mengenai penempatan APK mengacu pada zona atau lokasi yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah bersama KPU kabupaten/kota,” terang mantan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Gorontalo ini.
Lebih lanjut, Hendrik Imran menyampaikan, menjelang pelaksanaan kampanye maka perlu adanya persamaan persepsi peserta pemilu, KPU, Bawaslu maupun pemangku kepentingan (stakeholder). Penyamaan persepsi ini tidak hanya terbatas pada ketentuan dalam regulasi PKPU Nomor 15 tahun 2023 tetapi juga terkait hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
“Kami berharap pelaksanaan kampanye di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lancar, aman, serta memberikan edukasi politik yang baik untuk masyarakat,” harap Hendrik Imran.
Rapat koordinasi persiapan Pemilu 2024 menghadirkan pemateri Direktur Intelkam Polda Gorontalo, Kombes Pol Hendri Tarigan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, serta Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Opan Hamzah. Adapun peserta yang hadir berasal dari unsur partai politik, perwakilan calon anggota DPD, serta media massa. Hadir pula jajaran KPU kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.(hasan/gopos)
