GOPOS.ID, GORONTALO – Progres pembangunan Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Yuriko Kamaru. Legislator NasDem ini menilai, pengerjaan serta pembebasan lahan pada proyek strategis ini perlu diseriusi bersama.
Pada masa reses jeda persidangan pertama, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) Bone Bolango tersebut meninjau progres pengerjaan Waduk Buango Ulu, Senin (31/10/2022). Hasil peninjauan tersebut ditemui progres pengerjaan waduk baru mencapai 28 persen. Sedangkan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk baru 31 persen.
“Olehnya hal ini membutuhkan visi bersama, agenda bersama. Baik Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi balai wilayah sungai, pertanahan kabupaten, pertanahan provinsi, untuk sama-sama kita memikirkan hal ini karena ini adalah manfaat besarnya adalah untuk rakyat Gorontalo,” ujar Yuriko.
Menurut Yuriko, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan berbagai pihak perlu menggenjot peningkatan volume pembebasan lahan untuk pembangunan proyek yang direncanakan akan diresmikan di akhir tahun 2023 ini.
Pembebasan lahan pada proyek Waduk Bulango Ulu terkendala oleh sisi administrasi serta beberapa kendala pembebasan lahan lainnya. Hanya saja, Yuriko meminta agar pengerjaan serta pembebasan lahan dilakukan sesuai target.
“Kalau kita kerja sesuai target, maka ini akan terlihat secara jelas capaian kita. Ini sudah berapa tahun proses yang berjalan,” ujar Yuriko.
Baca juga: Aleg Deprov Gorontalo Harap Dua Proyek Pembangunan Infrastruktur di SMAN 1 Kabila Rampung Tahun Ini
Pembangunan proyek strategis ini kata Yuriko sangat memberikan manfaat yang besar untuk rakyat Gorontalo. Oleh sebab itu, Yuriko berharap agar progres pengerjaan proyek ini dicapai sesuai target.
“Mari kita serius bersama-sama dan kami akan mengawal. Saya juga akan menghubungi Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel karena dari Partai Nasdem. Saya akan minta bantuan dari beliau untuk juga melakukan asistensi terhadap Kementerian Pertanahan untuk kiranya bisa memberikan support ketegasan di dalam langkah-langkah utamanya pembebasan lahan,” ujar Yuriko.
Di sisi lain, Yuriko meminta agar masyarakat yang lahan tempat tinggalnya ikut terdampak pembebasan lahan pembangunan proyek waduk agar mendapat perhatian dari pemerintah.
Yuriko juga meminta agar relokasi tempat untuk masyarakat harus jelas lahan dan waktunya kapan.
“Kapan keputusan lahan dari relokasi kalau ada dari relokasi yang akan dilakukan. Saya hanya menegaskan bagaimana dengan masa depan masyarakat yang ada di sana untuk relokasi mereka,” ujarnya. (muhajir/gopos)
