GOPOS.ID, GORONTALO – Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin, meminta agar insentif bagi para tenaga kesehatan (nakes) segera dibayarkan. Sebab anggaran insentif nakes sudah tersedia.
Melansir laman suara.com, Azis Syamsuddin mewanti-wanti agar pencairan insentif nakes tidak lagi diwarnai dengan proses administrasi yang berbelit-belit.
“Kami sangat berharap insentif nakes diprioritaskan. Jangan ada lagi alasan administrasi, sehingga prosesnya lama,” tegas Azis Syamsuddin.
“Tolong jangan sampai telat. Insentif yang diberikan merupakan apresiasi terhadap kerja keras nakes. Ini juga menjaga semangat rekan-rekan sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19),” imbuh Azis Syamsuddin.
DPR ikut meminta Pemerintah lebih lunak dan mempermudah proses administrasi dana insentif nakes ini. Khususnya dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga dana insentif sebesar Rp 3,39 triliun cepat sampai pada yang berhak menerima.
“Koordinasi ini di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan rumah sakit untuk mempercepat proses penyaluran insentif,” imbau politisi Partai Golkar ini.
DPR juga memberikan warning kepada Kemenkes terkait insentif nakes. Salah satunya untuk dapat memastikan penyaluran insentif nakes tepat sasaran dan mengawasi penyaluran insentif yang dilakukan oleh Pemda dan Dinkes, sehingga tidak ada pemotongan sepihak dari insentif nakes.
“Jangan sampai ada pemotongan. Tolong ini menjadi peringatan, agar kasus-kasus serupa tidak terjadi. Hormati hak rekan-rekan nakes,” jelas Azis.
Terakhir, Azis menegaskan, Pemerintah melalui dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menganggarkan Rp176,3 triliun di 2021, lebih tinggi dari Rp63,5 triliun di 2020, untuk penanganan kesehatan dan mitigasi mengatasi dampak COVID-19.
Anggaran yang berada di pagu belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah tersebut antara lain dimanfaatkan untuk testing dan tracing, biaya perawatan, insentif tenaga kesehatan, program vaksinasi dan komunikasi.
“Dari data yang kami terima, hingga 17 Maret 2021, realisasi belanja kesehatan Program PEN tersebut baru mencapai Rp12,4 triliun atau 7 persen dari pagu Rp176,3 triliun,” pungkas Azis Syamsuddin.(adm-02/gopos)
