GOPOS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (1/4/2019).
Usai kegiatan tersebut Idris mengatakan, pelaksanaan Musrenbang regional bertujuan untuk merumuskan dan mensinergikan program dan kegiatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk terwujudnya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi.
Baca juga : Gubernur Sarankan Mahayani Jangan Hanya Tergantung di Provinsi
Idris mengutarakan, prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo difokuskan untuk pencapaian delapan program unggulan, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur lebih merata, ekonomi yang lebih meningkat, pemerintahan yang melayani, agama dan budaya yang semarak, pariwisata mendunia, serta lingkungan hidup yang lestari. Menurutnya, prioritas tersebut sejalan dengan tema pembangunan regional Sulawesi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi.
“Prioritas pembangunan kita sudah sejalan dengan pembangunan Sulawesi, tinggal implementasi dari sinergi program antar daerah yang perlu kita perkuat. Misalnya di sektor perdagangan, komoditas unggulan Gorontalo harus bisa terserap di pasar regional Sulawesi, begitu juga sebaliknya dari daerah lain di Sulawesi,” jelasnya.
Baca juga : Wujud Perhatian Terhadap Pariwisata Melalui KIP
Sementara itu Wagub Sulut, Steven Kandouw, dalam sambutannya saat membuka Musrenbang tersebut mengatakan pentingnya bagi setiap daerah di Pulau Sulawesi untuk memperkuat kerja sama.
“Rasa-rasanya tidak ada daerah yang boleh berdiri sendiri, baik itu kabupaten/kota maupun provinsi. Harus ada kerja sama timbal balik,” ujar Steven.
Lebih lanjut Steven menegaskan agar Pemerintah Pusat jangan sekali kali menggunakan pendekatan pembangunan daerah dengan menetapkan daerah padat dan tidak padat penduduk, besar kecilnya wilayah, atau bahkan daerah prioritas dan tidak prioritas, maupun pendekatan Jawa dan luar Jawa.
Baca juga : SDM Operator UNBK Harus Diperhatikan
“Seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Pulau Sulawesi merupakan daerah dengan fiskalnya terbatas. PAD pas-pasan dan tidak mampu membiayai daerah sendiri. Tidak ada jalan lain, kami harus memaksimalkan anggaran dari pusat untuk menutupi kekurangan,” tandasnya.
Turut hadir pada Musrenbang tersebut Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wagub Sulawesi Selatan, Wagub Sulawesi Barat, Wagub Sulawesi Tenggara, Bupati dan Walikota se Sulawesi, serta perwakilan dari sejumlah Kementerian.(isno/rls/gopos)
