GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Sejumlah Fraksi memberikan pandangan serta masukan terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 yang disahkan menjadi perda.
Hal ini terungkap saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone Bolango Peripurna Pembicaraan Tingkat II Terhadap Ranperda Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023 dan Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025, Selasa malam (30-7-2024).
Fraksi PPP, Faisal Mohie meminta kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan hutang pemerintah terkait dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kata dia hutang tersebut harus dipikirkan bersama oleh semua pihak kedepannya.
Tak hanya itu saja, Faisal menyampaikan ia juga meminta Pemda agar memperhatikan pembangunan waduk Bulango Ulu yang kini masih dikerjakan oleh pemerintah pusat.
Fraksi Golkar Sofyan Wahidji juga ikut memberikan masukan yakni terkait pembentukan satgas penertiban aset di daerah dan juga terkait peningkatan PAD di daerah.
Ia meminta pemerintah agar menseriusi hal tersebut mengingat ini merupakan juga hal yang penting yang mesti dipikirkan bersama.
 Sejalan dengan Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra juga menyampaikan hal yang sama melalui Tahir Badu, ia meminta agar pemerintah lebih meningkat pajak dan retribusi Daerah terutama melalui galian C.
Ia juga berharap agar pemerintah wajib menindaklanjuti hal tersebut untuk meningkat PAD yang sebelumnya tidak mencapai target realiasi. (Putra/Gopos)
