GOPOS.ID, MARISA – Ratusan Penambang lokal mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pohuwato untuk mempertanyakan proposal ganti rugi lahan lokasi pertambangan milik mereka.
Hal ini karena kantor Kesbangpol Pohuwato dijadikan sebagai sekretariat Satuan Tugas (satgas), dalam rangka pengecekan proposal ganti rugi lahan milik mereka.
Plh Kepala Kesbangpol Pohuwato, Yuslan Samadi mengatakan, para penambang ingin memastikan kelengkapan proposal yang sudah mereka ajukan kepada tim Satgas.
“Para penambang datang di kantor ini hanya memastikan kelengkapan berkas, karena ada beberapa proposal yang belum ditandatangani, ada juga titik koordinatnya belum ada,” ujar Yuslan, Kamis (22/06/2023).
Yuslan mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi lahan-lahan penambang sesuai data yang di sampaikan oleh Satgas berada di lapangan karena sudah banyak proposal yang masuk di sekretariat.
“Kami pastikan tidak ada nama pemilik lokasi yang dobol, jika ada dalam satu nama terdapat 5 sampai 10 lokasi, sesuai data dari survei di lapangan. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang kita lebihkan,” tegas Yuslan.
Proses verifikasi akan dilakukan secara bertahap bagi di empat kategori. Pertama proposal ada, lokasinya ada, dan titik koordinatnya. Kedua, proposalnya tidak ada, tapi lokasi dan titik koordinatnya ada. Ketiga, proposalnya ada tapi lokasinya tidak ada. Dan keempat, proposal dan lokasi yang tumpang tindih.
“Jika ada kesalahan nama kita serahkan kembali kepada kelompok, untuk menggantikan nama pemilik lahan sesuai KTP, karena banyak nama-nama berbeda-beda antara proposal dan KTP,” tutur Yuslan.
Sejauh ini kurang lebih 2.015 proposal sudah masuk di Tim Satgas dan proses verifikasinya sementara berjalan. Untuk pemasukan proposal, Tim Satgas membatasi waktu sampai tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan kesepakatan bersama antara tim satgas dan para penambang.
“Kita juga sementara melakukan pemutahiran data, nantinya hasil dari pemutahiran data kita serahkan kepada Forkopimda,” tutup Yuslan.(Yusuf/Gopos)
