Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang digelar di Graha Paripurna DPRD setempat, Rabu (20/3/2024). (Foto: Gopos.id)
GOPOS.ID, BLITAR – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2023 memasuki tahap lanjutan. Kini DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi pada rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD setempat, Rabu (20/3/2023).
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya secara bergantian terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023.
Ada lima fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, yakni Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar-Demokrat, Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN), dan Fraksi PAN.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya yakni Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2023 yang digelar pada 15 Maret 2024 lalu.
Seluruh fraksi menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Bupati yang berhasil memperoleh beberapa penghargaan. Namun, mereka juga menyampaikan kritik dan sarannya.
Fraksi PAN, misalnya, selain menyampaikan apresiasinya, pihaknya juga mempertanyakan beberapa hal mengenai LKPJ yang menurut mereka tidak sesuai dengan kenyataan lapangan.
“Pertama, terkait kekosongan kas daerah yang dapat diartikan bahwa APBD Kabupaten Blitar kurang normal. Mohon nanti dijelaskan bu,” kata juru bicara fraksi PAN, Andi Widodo.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan solusi klinis dan efektif perihal masalah kemiskinan ekstrim yang angkanya masih tinggi di Kabupaten Blitar.
“Menurut data yang kami dapatkan, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Blitar masih tinggi angkanya di 2023 sekitar 3000 warga menderita kemiskinan ekstrim,” ujarnya.
Untuk diketahui, hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blitar, kepala OPD di lingkungan Pemkab Blitar, serta puluhan anggota DPRD Kabupaten Blitar. (adv/dprd/gopos)
