GOPOS.ID, GORONTALO – Ketua Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Gorontalo, Dikson Yasin menegaskan bahwa PW GP Ansor Gorontalo menolak keras wacana penggabungan TNI-Polri.
Jika TNI-Polri bergabung, maka pemerintah mencerminkan kemunduran reformasi yang telah dibangun sejak lepas dari orde baru.
“Sebagaimana pesan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, A. Rifqi Al-Mubarok bahwa Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Sejak lepas dari orde baru, reformasi memberikan kemajuan bagi negara termasuk bergeraknya demokrasi di negara ini,” ucap Dikson Yasin.
Menurutnya gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala mewujudkan reformasi yaitu memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI.
Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi.
Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP menyampaikan wacana terkait penempatan Polri di bawah TNI ataupun Kemendagri.
Menanggapi itu, Sekjen PP GP Ansor, A. Rifqi Al-Mubarok bahwa amanah reformasi tersebut tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta keputusan Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dan TNI.
