GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan wujud dari kesetaraan gender di Kota Gorontalo.
Hal ini terungkap saat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid membuka kegiatan bimbingan teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2023 di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (2/3/2023).
“Pengarusutamaan gender (pug) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia,” ungkapnya dalam sambutan.
Kata Sekda, hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan berbagai pembangunan nasional dan daerah.
“Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya,” ucap dia.
“Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi,” sambung Sekda.
Sekda menjelaskan, untuk Kota Gorontalo pihaknya telah membuat peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender sebagai komitmen kami pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
“Sehingga dengan adanya perda ini kota gorontalo dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun startegi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembanguan di kota gorontalo,” ujarnya menerangkan.
Lebih lanjut, dalam hal ini pihaknya dapat mewujudkan kesetaraan gender di Kota Gorontalo dan mendapatkan penghargaan anugrah parahita ekapraya (ape) di tahun ini.
“Alhamdulila tahun 2021 Kota Gorontalo telah meraih penghargaan anugrah parahita ekapraya (ape) dengan predikat pratama yang tentunya ini merupakan bentuk komitmen antar opd, lembaga masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya yang terlibat dalam memenuhi 7 prasyarat pug yang menjadi indikator penilaian kementrian PPPA RI,” jelas Ismail.
Terakhir kata dia, hari ini pemerintah Kota Gorontalo melalui dinas PPKBP3A akan melakukan bimbingan teknis PPRG oleh fasilitator pug dan pprg daerah yang harus diikuti dengan serius.
“Hal ini dilakukan agar semua peserta dapat memahami apa itu anggaran yang responsif gender dan cara mengasistensi nanti,” pungkas dia. (Putra/Gopos)
