GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai menggenjot pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk tahun 2020.
Hal ini dapat dilihat dari dilaksanakannya Workshop Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk peningkatan kapasitas pelaku pengadaan di Lingkup Provinsi, Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo, Kamis, (23/1/2020) di Ballroom Hotel Damhil, UNG.
Workshop tersebut di hadiri langsung oleh Kepala LKPP RI Roni Dwi Susanto. Dalam sambutannya Roni mengungkapkan Pemprov Gorontalo mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan untuk tata kelola PBJ.
Contohnya tahun 2019 yang lalu, progres PBJ mengalami kemajuan dan percepatan hingga 50% di pertengahan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 15-20%.
“Saya yakin di Gorontalo banyak produk-produk lokal yang bisa dibeli dan itu bisa kita tuang dalam katalog lokal. Kami dari LKPP siap mendampingi jika Gorontalo mengeluarkan katalog lokal,” kata Roni
Roni menambahkan sangat penting dalam pengadaan adalah strategi kontraknya, sehingga tidak akan terjebak dalam prose-proses hukum. Pengadaan harus tepat dari sisi kualitasnya, kemudian waktunya, jangan sampe tidak tepat waktu. Setelah itu tepat lokasinya, sehingga uang itu tidak terbuang sia-sia dan terakhir adalah biayanya.
Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie selaku tuan rumah menyampaikan, terimakasih kepada ketua LKPP pusat yang bersedia hadir dan menjadi keynote speaker dalam workshop ini.
Baca juga: Pemprov Gorontalo Alokasikan Rp179 M untuk Boalemo
Kehadiran ketua LKPP ke Gorontalo tak lain adalah usaha gubernur dan tim yang beberapa waktu lalu, berkunjung ke kantor LKPP di Jakarta.
“Pak Roni pakarnya sehingga kami sengaja mengajak beliau untuk hadir hari ini mengikuti workshop. Di Jakarta kami telah banyak berdiskusi tentang regulasi, aturan dan lain lain terkait pengadaan barang dan jasa baik itu lelang, tender, swakelola dan lain sebagainya,” kata Rusli.
Rusli menambahkan yang di alami sekarang bahwa aturan barang jasa kebanyakan yang satu baru tahap sosialisasi dan belum sempat dilaksanakan, aturan yang baru turun lagi. Sehingga kadang-kadang membingungkan.
Begitupula dalam menentukan pemenang lelang atau tender yang kadang-kadang mengalami kesulitan, termasuk juga berbagai macam masalah yang harus di laporkan atau istilahnya sanggah hasil lelang.
“Contohnya menentukan pemenang, tidak hanya distandarkan pada harga yang murah tetapi disitu tertera harga lelang yang wajar. Nah harga lelang yang wajar itu yang seperti apa? Dan siapa yang menentukan mempertahankan argumentasi tentang harga yang wajar? Nanti tolong dijelaskan oleh para pemateri. Biar kami Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa bersinergi kesepemahaman,” tutur Rusli.
Baca juga: Gorontalo Bakal Terapkan Kepegawaian Berbasis Digital
Berdasarkan progres tayang umum dan data dari Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo, bulan desember 2019 telah dilakukan pelaksanaan tender dini sebanyak 25 paket dengan anggaran Rp 38,143 miliyar.
Sementara untuk penginputan SIRUP sudah selesai bulan november 2019 dengan total jumlah paket 7.735 dengan anggaran Rp 958,7 miliyar. Tender 95 paket dengan anggaran 95,903 miliyar, non tender 4.765 paket dengan anggaran 162,123 miliyar, serta swakelola 1.990 paket dengan anggaran 570,635 miliyar.
Hadir dalam workshop tersebut Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Direktur Advokasi LKPP RI Aris Supriyanto sebagai pemateri. Sementara untuk peserta berjumlah 350 orang yang terdiri dari pelaku usaha barang dan jasa kontruksi, konsultan dan jasa lainnya. Pimpinan OPD selaku PA/KPA, serta UKBJ se Kabupaten Kota. (rls/adv/adm-01/gopos)
