GOPOS.ID, GORONTALO – Sektor pariwisata diyakini mampu memberikan sumbangsih besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun belum semua potensi wisata di daerah ini dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Kontribusi pendapatan sektor pariwisata masih relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) total di kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.
Hal itu tercermin pada penelitian Analisis Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Gorontalo. Penelitian tersebut dilakukan Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorotalo. Lokus penelitian meliputi kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo
Penelitian memetakan, selama kurun 2014-2017 share (kontribusi,red), pendapatan sektor pariwisata sebesar 32,81 persen terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan pada 2017, share pendapatan sektor pariwisata tercatat tertinggi di antara kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Yakni sebesar 3,86 persen.
Kemudian Gorontalo Utara sebesar 8,05 persen. Kabupaten Gorontalo 1,51 persen, yang mengalami peningkatan drastis pada 2018 menjadi 3,19 persen.
Analisis ini luput pada Kabupaten Boalemo. Hal itu dikarenakan belum diperoleh data yang valid.
“PAD sektor pariwisata (PADsp) berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan serta retribusi tempat rekerasi dan olahraga. PADsp di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo share-nya relatif kecil terhadap PADtot,” tutur Kasubid Litbang Ekonomi Pembangunan Wiwik Junus Ismail, Rabu (9/1/2019) dilansir laman humas Pemprov Gorontalo.
Baca juga : Akomodasi Destinasi Wisata Gorontalo Belum Merata
Wiwik Ismail menekankan pentingnya pembenahan dan pengelolaan objek wisata. Termasuk penyediaan fasilitas penunjang untuk mendukung pengembangan objek wisata.
“Olele adalah spot penyelaman terbaik tetapi indeks akomodasi, pengelolaan dan pelayanan serta sarana penunjang lemah. Bila tidak ada pembenahan serius, sangat mungkin dampak ekonomi ke pemerintah dan masyarakat terus menurun bersamaan kualitas terumbu karang/objek penyelaman,” tutur perempuan berkacamata itu.
Terkait penataan dan pengembangan sektor pariwisata, hasil penelitian merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya perlu mendorong adanya gerakan sadar wisata. Gerakan untuk kesadaran, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata secara terprogram, terjadwal, didukung oleh semua pihak.
“Sektor pariwisata menjadi program unggulan pada periode kedua pemerintahan Rusli Habibie dan Idris Rahim. Karena itu perlu adanya remindset atau penguatan cognitive dan awareness kepada jajaran birokrasi provinsi, kabupaten/kota. Bahkan sampai ke level kecamatan, desa dan kelurahan,” urai Wiwik Ismail.
Perempuan berjilbab itu menekankan, pengembangan pariwisata hendaknya lebih fokus melalui penetapan branding, segmentation dan positioning (BSP). Target dan sasaran ke bidang wisata yang sumberdayanya melimpah, memiliki banyak keunggulan dan keunikan tetapi belum dieksplorasi oleh provinsi lain.
“Yang tak kalah pentingnya membangun Public Private Partnership. Kemitraan pihak swasta nasional dan/atau swasta asing dengan pemerintah untuk pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata. BUMN dan BUMD juga sangat disarankan berperan aktif dan pengembangan destinasi, atraksi, aksesibilitas dan kenyamanan objek wisata. Termasuk inkubasi bisnis dan komersialisasi industri yang terkait erat dengan sektor pariwisata,” tutur Wiwik Ismail.(adm-02)
