GOPOS.ID, KWANDANG – Bus sekolah adalah alat transportasi darat yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah guna membantu masyarakat, khususnya para pelajar. Di Kabupaten Goronto Utara justru bus tersebut dipakai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk keluar daerah.
Alasannya daerah mengalami ‘krisis’ anggaran alias defisit, sehingga tidak mampu membiayai Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan. Kendati bus sekolah merupakan harapan masyarakat untuk memudahkan transportasi siswa-siswi, malah tidak sesuai harapan.
Akibatnya, siswa-siswi harus mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke sekolah. Parahnya lagi, dari 7 bus gratis 3 diantaranya sudah rusak, hanya menjadi pajangan layaknya berada di sebuah showroom mobil.
Kepala Dinas Perhubungan Gorontalo Utara, Nasution Djou mengungkapkan untuk bisa dioperasikan bus-bus tersebut, harus ada ketersediaan BBM yang disiapkan oleh pemda. Berikutnya penyediaan suku cadang dalam 1 tahun dan maintenance pemeliharaan.
“Nah itu tidak ada sama sekali, 100 ribu pun tidak ada. Baik itu pembelian ban dan BBM. Bukan salah pemda akan tetapi kondisi saat ini masih dalam defisit sehingga tidak bisa dipaksakan,” ungkap Nasution saat dihubungi gopos.id, Senin (21/2/2022).
Terkait dengan peminjaman mobil oleh OPD, Nasution menjelaskan, OPD yang bersangkutan harus menyediakan BBM. Begitu juga dengan adanya kerusakan di mobil, maka yang bertanggung jawab adalah yang meminjam.
Dari dinas perhubungan sendiri, kata Nasution, sudah beberapa kali melakukan pengajuan terhadap anggarannya. Namun daerah belum bisa menganggarkan mengingat kondisi daerah masih defisit.
“Harapan saya kondisi daerah anggarannya sudah mulai normal kembali. Apapun program yang berhubungan dengan meminimalisir kesusahan dari masyarakat, sudah bisa teratasi,” harapnya. (isno/gopos)