GOPOS.ID, GORONTALO – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memuji kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo. Suharso menilai berbagai indikator menunjukkan perbaikan setiap tahunnya.
Angka kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2019 berada pada 15,31 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 6,41 persen. Gini Rasio sebesar 0,407 turun dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 0,417.
Angka penurunan pada Gini Rasio Prov. Gorontalo mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut membaik. Dalam konstelasi wilayah Sulawesi, Gini Rasio Gorontalo peringkat tertinggi dan masih berada di atas rata-rata nasional.
“Berbagai indikator ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, termasuk para bupati dan wali kota serta instansi vertikal di Gorontalo. Saya yakin angka angka ini masih bisa kita tingkatkan lagi di tahun depan,” ucap Suharso saat mengikuti Musrenbang tingkat provinsi melalui sambungan video conference, Senin (27/4/2020).
Menteri berdarah Gorontalo itu mengingatkan bahwa pemerintah pusat sudah melakukan perubahan arah kebijakan dan program tahun 2021 mendatang. Hal itu sejalan dengan adanya pandemi virus corona yang diyakini akan berdampak hingga tahun depan.
Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP Nasional. Daerah juga diminta untuk melakukan refocusing dan penghematan anggaran.
“Penyesuaian pendapatan dan belanja digunakan untuk mendanai bidang kesehatan, penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/Social Safety Net, dan pengamanan dampak ekonomi,” imbuh Harso.
Pemprov Gorontalo mengangkat tema RKPD 2021 yaitu Mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan menitik beratkan pemulihan pasca covid-19. Tema dijabarkan ke dalam enam program prioritas yakni peningkatan infrastruktur strategis dan inovasi teknologi, investasi dan UMKM, pengelolaan lingkungan dan kebencanaan.
Ada juga peningkatan kuantitas dan kualitas agroindustri, peningkatan sektor pariwisata melalui strategi BAS, serta peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja. (rls/adm-01/gopos)
