GOPOS.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian persoalan daerah sekaligus memastikan pembangunan sejalan dengan prioritas nasional.
Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawait bersama anggota Komisi II DPR RI dan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026).
Salah satu hal yang disoroti dalam pertemuan itu ialah program Rebuan, sebuah kanal komunikasi yang dibuka Kemendagri setiap Rabu untuk menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Melalui mekanisme tersebut, kepala daerah dapat menyampaikan aspirasi, kendala pelaksanaan program, hingga persoalan yang membutuhkan penanganan kementerian atau lembaga terkait.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah menjelaskan, program Rebuan dirancang untuk memangkas hambatan birokrasi yang kerap memperlambat penyelesaian masalah di daerah.
“Kepala daerah tidak lagi terkendala masalah birokrasi panjang atau jarak fisik untuk mengurus persoalan daerah ke pusat,” ujar Cheka.
Ia mencontohkan, persoalan pelayanan pemerintahan hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dapat disampaikan melalui jalur koordinasi tersebut.
Dengan begitu, keluhan yang berkaitan dengan Ditjen Otonomi Daerah maupun kementerian lain bisa dihubungkan secara langsung agar memperoleh penanganan lintas sektor.
Cheka menambahkan, Kemendagri berupaya memastikan setiap persoalan yang masuk segera ditindaklanjuti, termasuk sebelum pelaksanaan program Rebuan pada pekan berikutnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut baik kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI bersama jajaran Kemendagri untuk memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Fawait, kesamaan arah kebijakan menjadi modal penting agar program pembangunan di Kabupaten Jember dapat mendukung agenda nasional.
“Karena kebetulan antara presiden dan bupatinya satu partai, sehingga insyaallah apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten,” kata Fawait.
Ia menyebut pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai sejumlah sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sinkronisasi kebijakan juga dinilai penting karena Jember masih menghadapi persoalan kemiskinan. Berdasarkan data dalam rilis, Jember menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak kedua di Jawa Timur.
Kondisi tersebut mendorong perlunya dukungan lintas pemerintahan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain pelayanan publik, Pemkab Jember turut menyoroti optimalisasi lahan pertanian, revitalisasi sekolah, serta pengembangan layanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Pada sektor tata ruang, perumahan, dan ketahanan pangan, pemerintah daerah telah memetakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keberadaan lahan pertanian.
Pemkab Jember juga memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar lahan produktif tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan perumahan.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena Jember turut berperan dalam pengembangan pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah daerah perlu memperluas akses hunian tanpa mengabaikan ketahanan pangan.
Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan kanal komunikasi Kemendagri, Pemkab Jember berharap berbagai persoalan pembangunan dapat ditangani lebih efektif, sekaligus mendorong program berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.(kur)
