GOPOS.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menyiapkan langkah konkret untuk menekan kemiskinan melalui penguatan pelayanan dasar masyarakat.
Arah kebijakan tersebut mengemuka setelah DPRD Jember menyetujui KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna.
Kesepakatan itu menjadi pijakan pemerintah daerah untuk menyusun program yang lebih terarah, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan layanan dasar.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut hasil pembahasan Banggar DPRD dan TAPD telah menyelaraskan prioritas anggaran dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat menjadi awal dari upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember,” kata Fawait.
Menurut dia, pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan sesuai mekanisme pemerintahan setelah dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 disepakati bersama.
Fawait menilai momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia harus diikuti dengan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Salah satu perhatian utama Pemkab Jember berada di sektor pendidikan melalui perluasan program beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi.
“Kalau dijumlah dari tahun 2025 dan 2026, ada 12.000 penerima beasiswa yang diberikan sampai mereka lulus,” ujarnya.
Selain bantuan pendidikan, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kondisi fisik sekolah agar proses belajar mengajar semakin layak.
“Tahun 2025 ada 124 sekolah yang diperbaiki, sedangkan tahun ini kurang lebih 200 lebih sekolah akan kita perbaiki,” paparnya.
Upaya memperkuat pelayanan dasar juga menyasar bidang kesehatan dan administrasi kependudukan, termasuk melalui layanan kesehatan gratis berbasis UHC.
“Program kesehatan gratis berbasis UHC terus berjalan, sementara homecare disiagakan agar warga bisa mendapatkan pelayanan langsung di rumah,” jelas Fawait.(kur)
