GOPOS.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan (DJPb) dan Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memaksimalkan serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019. Komitmen tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang DAK Fisik 2019 yang digelar di Kanwil DPJb Gorontalo, Kamis (23/5/2019).
Salah satu bentuk komitmen tersebut dengan membentuk Tim Koordinator Percepatan Penyaluran Dana DAK. Tim tersebut akan di SK-kan oleh Gubernur dan dipimpin oleh Wakil Gubernur.
“Saya akan bentuk tim koordinator untuk percepatan yang dipimpin oleh pak Wagub. Ibu Kanwil juga setuju akan mengirim beberapa SDM-nya dari sini menjadi pendamping tim,” jelas Rusli Habibie usai acara.
Baca juga : Kemenperin Dorong Industrialisasi Gorontalo
Alokasi Dana DAK Fisik untuk Pemprov Gorontalo tahun 2019 sebesar Rp110,2 miliar. Rinciannya Rp1,03 miliar untuk DAK Afirmatif, Rp47,65 miliar DAK Penugasan dan Rp61,54 miliar DAK Reguler. Jika ditotal dengan kabupaten/kota maka jumlah DAK Fisik 2019 mencapai angka Rp841,84 milar.
“Kita ingin DAK ada percepatan penyerapan. Ini akan berpengaruh pada penyaluran DAK tahun depan. Jika DAK provinsi, kabupaten, kota tidak maksimal itu akan berpengaruh alokasi dari pusat. Kita dikira tidak butuh dana DAK (karena serapan yang rendah) padahal banyak hal yang perlu kita biayai,” imuh Rusli.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Gorontalo Fahma Sari Fatma menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar pencaiaran dana DAK Fisik tahun 2019 dengan tahun sebelumnya. Salah satunya perlu adanya pemeriksaan dan rekomendasi rencana kerja DAK dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Baca juga: Tujuh Kapal Layani Arus Mudik di Gorontalo
“Kita berharap walaupun bertambah ada peran APIP, tidak memperpanjang rantai (untuk proses serapan anggaran). Tapi ini harus membuat kita lebih fokus dan lebih tertata dengan baik,” jelas Fatma.
Fatma optimis serapan DAK Fisik 2019 di Provinsi Gorontalo bisa 100 persen. Selain didukung oleh Gubernur Rusli, ia menilai kuncinya ada pada koordinasi yang baik lintas sektor sehingga tidak saling menunggu satu dengan lain.(Isno/rls/gopos)
