GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Penjabat Gubernur Gorontalo, Senin (5/6/2023). Sejumlah permasalahan yang perlu segera dituntaskan dibeberkan Komisi I Deprov Gorontalo di hadapan penjagub Gorontalo.
Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, A. W Talib, mengemukakan ada beberapa permasalahan aktual yang disampaikan Komisi I Deprov Gorontalo ke Penjabat Gubernur Gorontalo. Salah satunya permasalahan embarkasi haji, khususnya berkaitan dengan perluasan bandara.
“Untuk asrama haji itu sudah clear karena kita sudah memenuhi pemberian hibah tanah yang kemarin sudah selesai,” ucap A.W Talib.
Permasalahan lain adalah kampus Poligon. Ada dua opsi untuk pengembangan kampus vokasi tersebut. Pertama berdiri sendiri sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Kedua merger dengan Universitas Negeri Gorontalo.
“Bagi Komisi I itu sudah menyetujui hibah yang terkait dengan pendirian kampus Poligon menjadi PTN,” ujar A.W Talib
Ada juga persoalan tentang Islamic centre yang beredar bahwa kepengurusan dari Islamic centre ini adalah yayasan. Menurut A.W Talib yayasan yang mengurus Islamic centre itu justru memisahkan antra pemerintah terhadap masjid tersebut.
“Mengapa harus ada yayasan, karena yayasan ini menjadi sesuatu yang memisahkan secara langsung dengan pemprov terhadap masjid raya maupun Islamic centre,” tutur A.W Talib.
Ada beberapa juga pembahasan Komisi I bersama Pj Gubernur terkait dengan Ranperda RT/RW dan Ranperda pajak daerah dan retribusi itu akan segera diselesaikan paling lambat Juli 2023.
“Mudah-mudahan ini tidak akan ngaret lagi, karena dari Pj Gubernur sebelumnya selalu diulur terus sampai dengan hari ini belum selesai juga.” Tutup A.W Talib.(Rama/gopos)