“Tentu saja penghargaan ini bukan saja untuk pemerintah provinsi, tetapi semua yang terlibat dalam tim. Termasuk Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo selaku leading sektornya dan pemerintah kabupaten/kota,” terang Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sagita Wartabone, Sabtu (21/12/2019).
Kesuksesan mengendalikan inflasi juga berkat pementaaan masalah yang dilakukan TPID. Sejalan dengan itu dilakukan perencanaan program yang terintegrasi lintas sektor. Termasuk komunikasi yang efektif melalui berbagai pertemuan, dan komitmen yang sama untuk menjaga harga-harga dipasaran berlangsung stabil setiap bulannya.
Sagita mencontohkan, komoditi ikan segar yang menjadi penyumbang inflasi utama dan tertinggi, selama tiga tahun terakhir. Rata-rata inflasi kelompok ikan segar di Gorontalo mencapai 12,14% (yoy).
“Kami mengurai masalah itu dalam empat hal pokok. Yakni memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi efektif. Empat hal ini dijabarkan lagi ke dalam program yang lebih banyak diintervensi oleh program-program pemerintah provinsi,” tutur Sagita.
Untuk ketersediaan pasokan ikan, misalnya, Pemprov fokus pada bantuan kapal. Rinciannya 90 unit bantuan dari Pemprov Gorontalo untuk Kapal perahu 3 GT dan mesin tempel 15 PK serta dari KKP sebanyak 59 unit kapal perahu 5 GT dan 3 GT.
Baca juga: Jika Omongan David Benar Soal Bantuan RG, Nelson Siap Batalkan Pinjaman di Bank Sulutgo
Kemudian masalah distribusi ikan diintervensi dengan bantuan bagi penjual keliling yang masih menggunakan sepeda kayuh. Sepeda diganti dengan bantuan sepeda motor lengkap dengan kotak pendingin ikan. Ada juga bantuan modal usaha kepada 110 pedagang ikan keliling (Tibo-tibo) di seluruh wilayah Gorontalo berupa kotak penyimpanan ikan portabel dan 17 kg ikan segar.
Selain bantuan-bantuan tersebut, Pemprov Gorontalo menjadi yang paling aktif dalam pelaksanaan pasar murah keliling kecamatan yang dilaksanakan hampir setiap pekan. Acara yang dikemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli itu menyasar setiap daerah dengan pasar murah.
“Ini kebijakan pak gubernur yang terus dilaksanakan hingga saat ini. Setiap bahan pokok hanya cukup dibeli dengan harga serba lima ribu Rupiah. Jika ada santunan dari Baznas, harganya tidak serba lima ribu, tapi masih cukup terjangkau masyarakat,” tuturnya.
Sagita berharap agar inflasi tahun 2020 tetap bisa ditekan lebih rendah lagi. Hal ini tentu saja butuh peran semua pihak, termasuk dari pemerintah kabupaten dan kota. Perlu juga diefektifkan komunikasi lintas sektor agar masalah di lapangan bisa segera diketahui dan dicarikan solusinya.(adv-02/gopos)
