GOPOS.ID, BOLMUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) akhirnya buka suara menyusul polemik yang berkembang di berbagai platform media sosial terkait kualitas pakaian latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026, termasuk isu mengenai fasilitasi pengantaran peserta ke tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boltara, Hais Hasan, pemerintah memastikan seluruh tahapan pembinaan Paskibraka, mulai dari pengadaan perlengkapan hingga pendampingan peserta, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hais mengatakan, pengadaan pakaian latihan Paskibraka dilakukan berdasarkan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah berupaya memberikan perlengkapan yang memenuhi aspek kenyamanan sekaligus menunjang aktivitas fisik para peserta selama mengikuti latihan.
“Pengadaan pakaian latihan Paskibraka dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pemilihan bahan, panitia mempertimbangkan kualitas dan kenyamanan bagi peserta,” ujar Hais.
Ia menjelaskan, bahan yang dipilih merupakan kain yang memiliki karakter sejuk, cepat kering, tidak mudah menyerap panas, mampu menyerap keringat dengan baik, serta memiliki tingkat kelenturan yang memadai agar tidak membatasi ruang gerak peserta saat menjalani latihan baris-berbaris.
Meski demikian, Hais menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kritik dan saran merupakan bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah ke depan.
“Kalau ada koreksi dari masyarakat, tentu itu menjadi masukan yang baik. Pemerintah menerima setiap kritik yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi agar ke depan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Selain persoalan seragam latihan, Hais juga menanggapi isu mengenai pengantaran peserta Paskibraka utusan Bolmut ke tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ia memastikan pemerintah daerah telah memberikan dukungan sejak proses seleksi hingga peserta mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan.
Ia menjelaskan, peserta telah dilepas secara resmi oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam seremoni yang berlangsung di ruang kerja Bupati pada 18 Mei 2026. Setelah itu, peserta didampingi oleh pihak Kesbangpol, dalam hal ini Kepala Seksi Penanganan Konflik, bersama orang tua menuju Balai Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka tingkat provinsi.
“Pemerintah daerah telah memfasilitasi proses sejak seleksi awal, tahapan pemantapan latihan, hingga pengantaran ke balai diklat. Setelah peserta menyelesaikan tugas kenegaraan pada 17 Agustus 2026 nanti, pemerintah juga akan memfasilitasi proses penjemputan,” jelasnya.
Hais berharap penjelasan tersebut dapat memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di media sosial. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan informasi yang terverifikasi dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
“Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kualitas pembinaan Paskibraka dan terbuka terhadap setiap masukan demi perbaikan pelayanan pada masa mendatang,” tandasnya.
