GOPOS.ID, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Gorontalo, Selasa (17/11/2020).
Sertijab yang digelar di kantor BPK Perwakilan Gorontalo dihadiri oleh auditor utama VI BPK RI Dori Santosa.
Jabatan Kepala BPK Perwakilan Gorontalo diserahterimakan dari pejabat lama Rahmadi ke pejabat baru Dwi Sabardiana. Rahmadi dimutasi menjadi Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, sementara suksesornya Dwi Sabardiana sebelumnya menjabat Kepala Auditorat Investigasi Keuangan Negara di BPK RI.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmadi yang walaupun tidak lama bertugas di sini, tetapi sudah banyak membantu kami khususnya pemerintah provinsi untuk menata keuangan lebih baik lagi. Selamat berpisah tetapi di dalam hati kita dekat,” ucap Rusli.
Atasnama pemerintah dan masyarakat Gorontalo, Gubernur Rusli juga menyambut baik kehadiran Dwi Sabardiana di Gorontalo. Rusli berharap Dwi bersama ibu dan keluarga betah tinggal di Bumi Serambi Medinah.
“Saya lihat karawo (kain sulaman khas Gorontalo) yang dikenakan Pak Dwi bagus sekali. Saya sampai iri, belum pernah dibuatkan istri saya sebagus yang dikenakan bapak,” sapa Rusli kepada Dwi Sabardiana.
Sementara itu, Auditor Utama VI BPK RI Dori Santosa menyebut mutasi dan promosi dalam tubuh BPK sebagai sebuah keharusan untuk menjaga kualitas kinerja organisasi. Dori berharap, Kepala BPK Perwakilan Gorontalo yang baru bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang diukir pejabat sebelumnya.
“Mempertahankan prestasi terbaik merupakan tantangan yang tidak kalah hebatnya dibandingkan memperoleh prestasi terbaik. Oleh karena itu, saya perlu mengingatkan kembali tidak hanya kepada kepala daerah juga kepada instansi vertikal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ucap Dori.
Dori mengucapkan selamat kepada Pemprov Gorontalo yang meraih Treasury Awards 2020 dari Kementrian Keuangan RI. Ia juga menilai pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo sebagai daerah terbaik pengelolaan keuangan karena mampu meraih opini WTP di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. (Rls/adm-01/gopos)
