GOPOS.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah itu dilakukan Bupati Jember Muhammad Fawait saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Dalam agenda tersebut, Gus Fawait memaparkan sejumlah program unggulan Jember kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Ia juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperkuat dukungan terhadap program perumahan masyarakat.
Menurut Gus Fawait, pemerintah daerah perlu menunjukkan kesiapan sebelum mengajukan berbagai program kepada pemerintah pusat.
“Kami datang bukan hanya membawa usulan. Kami ingin menunjukkan apa yang sudah dikerjakan di Jember, lengkap dengan data dan sistemnya,” kata Gus Fawait.
Dari pertemuan tersebut, Pemkab Jember berupaya menemukan titik temu antara program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Strategi itu dinilai penting karena agenda pengentasan kemiskinan membutuhkan dukungan lintas sektor dan tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah.
Di Kemendes PDT, Gus Fawait diterima Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama jajaran kementerian.
Pertemuan berlangsung dengan pemaparan program dari kedua pihak, termasuk peluang kolaborasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Jember.
Gus Fawait kemudian mengenalkan sejumlah inovasi daerah, di antaranya Bunga Desaku dan layanan Homecare yang telah berjalan di Jember.
Program Bunga Desaku menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Sementara Homecare dirancang agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga yang mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.
“Bunga Desaku membawa pemerintah dan berbagai layanan lebih dekat kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana menyerap aspirasi dan mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Melalui Homecare, lanjut Gus Fawait, pemerintah berupaya memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara langsung.
Program tersebut dipaparkan tidak sebatas konsep, tetapi juga mencakup mekanisme pelaksanaan, data penerima manfaat serta penerapan di lapangan.
Paparan berbasis data itu mendapat respons positif dari jajaran Kemendes PDT karena dinilai memiliki pendekatan konkret terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemkab Jember berharap berbagai inovasi tersebut dapat dikembangkan melalui kolaborasi pusat-daerah dan menjadi referensi bagi wilayah lain.
Apresiasi serupa juga diperoleh saat Pemkab Jember berkoordinasi dengan Kementerian PKP mengenai program perumahan masyarakat.
Sinergi dengan kementerian tersebut sebelumnya terbangun melalui keterlibatan jajaran Kementerian PKP dalam kegiatan Bunga Desaku di Jember.
Pemkab Jember kemudian menerima arahan dan tenggat penyelesaian tahapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.
“Jember bukan hanya siap mengusulkan, tetapi juga siap dari sisi data, sistem dan pelaksanaannya,” tegas Gus Fawait.
Pemkab Jember bergerak cepat memenuhi tahapan yang ditetapkan sehingga koordinasi program perumahan dapat terus dilanjutkan.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah turut menunjukkan sistem dan aplikasi yang digunakan untuk mendukung pendataan serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
Menurut Gus Fawait, pola kerja tersebut diperlukan agar dukungan pemerintah pusat mampu memperbesar dampak program yang telah berjalan di daerah.
“Semakin banyak program kementerian yang bisa kita sinergikan dengan kebutuhan masyarakat Jember, semakin besar daya ungkitnya untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” lanjutnya.
Ia menilai kemiskinan harus ditangani secara menyeluruh karena berkaitan dengan kesehatan, rumah layak, pendidikan, ekonomi keluarga, infrastruktur dan pelayanan publik.
Karena itu, program pemerintah daerah diarahkan saling terhubung dengan dukungan kementerian agar penanganannya lebih efektif.
“Ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Jember harus mengambil bagian,” kata Gus Fawait.
Pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026, sementara angka kemiskinan nasional diarahkan turun hingga kisaran 4,5-5 persen pada 2029.
Gus Fawait mengatakan Jember akan berupaya mengambil peran melalui program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Program kesehatan, rumah layak, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur dan ekonomi keluarga saling berkaitan. Penanganannya juga harus bersama dan terintegrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan hubungan pemerintah daerah dengan kementerian menjadi bagian dari strategi mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
Kunjungan ke Jakarta pun diharapkan menghasilkan dukungan lebih luas bagi program Jember, sehingga upaya mengurangi kemiskinan dapat bergerak hingga tingkat desa.
“Kami ingin kementerian melihat kesiapan Jember dan kebutuhan riil masyarakat. Dari sana kita cari titik temu agar program pusat memperkuat program daerah,” pungkasnya.(kur)
