GOPOS.ID, JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertandang ke kantor Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (11/1/2020). Kehadiran Gubernur Rusli diterima Komite BPH Migas Hendry Ahmad dan M. Ibnu Fajar.
Pihaknya memaparkan tentang permasalahan lapangan dalam hal penyediaan dan penyaluran BBM bersubsidi di Gorontalo. Antrian kendaraan masih terus berlangsung khususnya untuk pengisian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium.
“Kami sampaikan kondisi kita di daerah. Pengawasan sudah kita perketat, polisi, TNI dan Satpol PP sudah kita kerahkan untuk merazia, tapi juga antrian tetap terus terjadi,” ujar Rusli.
Menurutnya antrian panjang yang terjadi sangat berbahaya. Selain membuat kemacetan dan potensi kecelakaan, juga rentan kebakaran karena menggunakan jerigen atau kendaraan dengan tangki BBM yang sudah dimodifikasi.
Pihaknya menyambut baik kerjasama tiga institusi yakni Kementrian ESDM, Polri dan Kemendagri untuk melakukan pengawasan BBM Bersubsidi di tingkat daerah. Ia berharap kesepakatan itu bisa ditindaklanjuti hingga ke kabupaten/kota.
“Bahkan teman-teman Hiswasana Migas Gorontalo sudah mengusulkan ke saya agar tidak lagi menjual premium. Ini juga yang kita sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan,” tandasnya.
Secara khusus, Gubernur Rusli mengundang pihak BPH Migas untuk datang ke Gorontalo. Undangan yang disanggupi Komite BPH Migas Hendry Ahmad yang berencana datang pekan depan.
Untuk diketahui, kuota BBM bersubsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) atau Solar di Gorontalo tahun 2020 sebesar 34.994 kilo liter. Sementara untuk jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebesar 67.747 kilo liter.
Kuota premium tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, sementara untuk solar hanya naik sedikit dari tahun sebelumnya sebesar 32.585 kilo liter. (rls/adm-01/gopos)
