GOPOS.ID, GORONTALO – Lebih dari dua dekade perjalanan Provinsi Gorontalo. Ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Situasi tersebut tercermin pada Kemandiran Fiskal (KF) Provinsi Gorontalo masih berada dalam kategori rendah. Oleh karena itu butuh inovasi dan kerja keras dari seluruh pemerintah serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Gorontalo.
Perlunya kerja keras dan inovasi untuk kemandirian fiskal menjadi salah satu catatan penting dalam diskusi kemandirian fiskal pada acara Gorontalo Economic Outlook 2022, Jumat (16/12/2022) di Ballroom Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo. Gorontalo Economic Outlook 2022 diselenggarakan Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Gorontalo.
Diskusi menghadirkan narasumber Ketua ISEI Cabang Gorontalo, Hais Dama, dan Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKABN), Wahyu Utomo. Diskusi diawali opening speech oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Rony Widijarto Purubaskoro, dan kemudian dilanjutkan keynote speaker oleh Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi.
Hais Dama saat memaparkan hasil penelitian mengemukakan, derajat kemandirian fiskal Provinsi Gorontalo pada rentang 2010-2021 masih berada dalam kategori belum mandiri (zona merah)., dengan trend membaik pada 2017-2021. Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo mulai bergeser menuju ke kategori menuju kemandirian pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021.
“Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD periode 2010-2021. Dari hasil penelitian menunjukkan Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo yang memiliki PAD di atas rata-rata, sementara semua kabupaten berada di bawah rata-rata,” ujar Hais Dama.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini mengungkapkan, DAU dan DAK diperlukan untuk menjaga ritme pembangunan pasca dampak Covid-19 dan untuk penciptaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama di lima kabupaten se-Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu alokasi dan tata kelola DAU-DAK diarahkan pada sarana prasarana publik yang membuka lapangan kerja baru, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.
“Demikian pula realisasi dan daya serap DAU-DAK hendaknya diakselerasi sejak triwulan I-II agar government spending (belanja pemerintah) ini memutar roda perekonomian awal/pertengahan tahun,” ujar Hais Dama.
Hais Dama juga turut menekankan agar pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah hendaknya dilaksanakan di daerah Gorontalo. Hal ini dimaksudkan agar uang daerah tetap berputar di dalam daerah, sehingga mampu meningkatkan PAD.
“Industri pariwisata di semua daerah menyimpan potensi pajak dan retribusi itu. Potensi itu perlu dioptimalkan dan serta dilakukan pencegahan kebocoran melalui edukasi pembayaran digital,” tutur Hais Dama.
Hal senada juga disampaikan oleh Wahyu Utomo. Menurutnya, sumber utama pendapatan daerah dari transfer Pemerintah Pusat yaitu rata-rata 81,3 persen. Kemudian diikuti PAD senilai 13,1 persen. Maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal Gorontalo (APBD) hendaknya diprioritaskan pada human capital di seluruh wilayah Gorontalo.
“Meliputi pendidikan dan kesehatan, menurunkan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan,” kata Wahyu Utomo.
Lebih lanjut Wahyu Utomo menekankan agar pemda di Gorontalo mengoptimalkan pemanfaatan transfer ke daerah sebagai sumber pendapatan dengan meningkatkan spending better. Yaitu meningkatkan belanja investasi penguatan fondasi ekonomi dan keadilan antar generasi.
“Harapan ke depan, kita harus mencari sumber pendanaan yang berbasis pada aktivitas ekonomi. Misalnya pariwisata, pajak restoran dsb, itu sebagai salah satu upaya. Caranya harus inovasi, tidak bisa biasa-biasa saja,” ujar Wahyu Utomo menekankan.
Sebelumnya dalam pembukaan, Rony Widijarto Purubaskoro mengungkapkan, belanja pemerintah memilik peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian di Gorontalo. Hal itu sangat terasa ketika situasi pandemi Covid-19 dalam rentang 2021-2022, di mana sektor ril sangat terpukul.
“Sekarang ini perekonomian Gorontalo terus mengalami akselerasi. Hingga triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi Gorontalo telah tumbuh mencapai 4,07%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan kumulatif triwulan III 2021 sebesar 1,47. Bahkan lebih tinggi daripada capaian sepanjang tahun 2021 sebesar 2,41 persen,” kata Rony Widijarto.(hasan/gopos)
