GOPOS.ID, GORONTALO – ‘Pembangunan SDM dan Sektor Pertanian’, dipilih menjadi tema utama diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di awal tahun 2019.
Forum yang diinisiasi Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) digelar di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Rabu (30/1/2019).
Gelaran FMB9 perdana di tahun 2019 ini akan menghadirkan pembicara diantaranya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Diketahui, pada awal 2019, kabar gembira berhembus dari Provinsi Gorontalo. Di mana berdasarkan survei pada September 2018, BPS setempat melansir adanya penurunan angka kemiskinan hingga 0,98 poin.
Yakni menjadi 15,83 persen atau 188,30 ribu jiwa. Padahal pada Maret 2018, angka kemiskinan masih tercatat di 16.81 persen atau sebanyak 198,51 ribu jiwa.
Penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun Maret 2018—September 2018 tercatat terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun dari angka yang diperoleh juga tampak bahwa penurunan kemiskinan di perkotaan jauh lebih banyak ketimbang di pedesaan.
Data yang ada menyebutkan, di perkotaan penurunan angka kemiskinan mencapai 0,81 poin. Yakni, jika pada Maret penduduk miskin berada di angka 5,26 persen.
Maka pada September menjadi 5,26 persen. Sedangkan di daerah perdesaan terjadi penurunan sebesar 0,23 poin, yaitu dari 24,09 persen pada Maret 2018 menjadi 23,86 persen pada September 2018.
Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati sempat mengungkapkan sejumlah hal yang memengaruhi adanya penurunan kemiskinan pada periode tersebut, terutama pertumbuhan harga sejumlah komoditas pokok.
Baca juga : Mentan Amran Sulaiman Janji Beri Bantuan Ayam RTM
“Selama periode Maret 2018 hingga September 2018 inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 1,01 persen. Inflasi ini lebih tinggi dari periode September 2017-Maret 2018 yakni 0,77 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga pada bulan puasa dan Idul Fitri,” katanya.
Dia juga mengungkapkan, pertumbuhan harga beberapa komoditi pokok penyumbang Garis Kemiskinan (GK) selama periode Maret 2018-September 2018 relatif terkendali sehingga mampu menahan laju pertumbuhan GK sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Selain itu, Herum membeberkan faktor lainnya yakni Nilai Tukar Petani (NTP) September 2018 yang mengalami kenaikan 2,61 poin, dibandingkan Maret 2018 atau 2,53 persen. Dengan sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian yakni lebih dari 60 persen, maka peningkatan NTP dapat menjadi indikasi terjadinya perbaikan kesejahteraan.
Dibandingkan provinsi lain, posisi Gorontalo (per Maret 2018) berada di urutan kelima terbawah dalam jumlah penduduk miskin.
Urutan keempat Maluku, disusul Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Lantaran itulah, penurunan angka kemiskinan yang dilansir awal Januari ini boleh dikata cukup melegakan.
Baca juga : Gorontalo Ekspor Tepung Kelapa 8.160 Ton
Apalagi, menurut Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, itu merupakan penurunan yang tertinggi se-Indonesia.
“Tentu ini paling membahagiakan, karena kemiskinan Gorontalo turun dan angkanya tertinggi se Indonesia,” ujarnya.
Dia pun membeberkan adanya sejumlah perubahan mendasar yang dilakukan pemprov untuk menekan angka kemiskinan. Salah satunya, kata dia, memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
“Kami mengubah apa yang harus kita ubah. Pertama sasaran penerima bantuan. Ternyata selama ini ada yang harusnya tidak layak menerima, tapi diberikan bantuan,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Rusli, pihaknya terus mengintensifkan pendataan hingga ke desa-desa untuk mencari siapa saja yang layak menerima bantuan program.
Data penerima harus mengacu pada basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau warga yang benar-benar layak menerimanya.
Gubernur juga menyebut, penurunan angka kemiskinan dipengaruhi berbagai program sosial yang dilaksanakan sepanjang 2018. Salah satunya program Bakti Sosial NKRI Peduli.
Program yang bergulir di setiap kecamatan seminggu sekali itu, berisi operasi pasar murah dan penyaluran santunan dari Baznas senilai Rp100.000 per orang kepada 1.000 warga miskin.
“Kami petakan setiap daerah yang rawan pangan dan butuh diintervensi. Jadi harga pangannya kita subsidi. Contohnya beras dijual di pasaran seharga Rp10.000 kita jual Rp7.000. Ada juga rempah-rempah, minyak goreng, ikan, telur, dan lainnya,” urainya.
Baca juga : Live Streaming: Pembangunan SDM dan Sektor Pertanian di Gorontalo
Menguatkan argumen itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Budiyanto Sidiki menilai bahwa program operasi pasar sukses telah mengurangi pengeluaran uang orang miskin dan menekan inflasi di daerah.
“Karena berdasarkan data yang kita terima dari BPS itu kan warga miskin konsumsi per kapitanya di bawah 300 sekian ribu rupiah sehingga tidak mampu membiayai pangan dan nonpangan. Berikutnya juga mampu menjaga inflasi sebesar 2 persen, karena setiap inflasi naik maka ada kenaikan harga dan indeks garis kemiskinan naik,” katanya.
Program sosial tersebut diperkuat dengan program pemerintah pusat seperti Beras Sejahtera (Rastra), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 68.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ada juga program lain yang dibiayai melalui APBD seperti BPNT-D bagi 35.000 KPM, bantuan kapal ikan, bantuan bibit jagung, padi dan pupuk, ternak, sepeda motor berkotak pendingin bagi penjual ikan, dan bantuan ikan bagi siswa sekolah.
Kendati telah terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan, menyimak data ‘Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018’, didapati bahwa tingkat pendidikan masyarakat terbilang rendah. Jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah sebesar 33,30%.
Sementara itu jika merujuk pada data Susesnas Maret 2017 yang termuat dalam ‘Indikator Pendidikan Propinsi Gorontalo 2017, yang tidak memiliki ijazah tercatat 29,28%.
Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, jumlah angkatan kerja terbanyak merupakan lulusan SD sebesar 153.052 orang. Bicara jumlah pencari kerja terbanyak adalah lulusan SMA atau sederajat sebesar 14.273 orang.
Apa yang penting dicatat, rata-rata lama sekolah hanya 7,77 tahun. Selain itu, juga terlihat ketimpangan kota-desa. Jika di perkotaan lama sekolah mencapai 9 tahun, tapi di perdesaan sebatas menamatkan pendidikan dasar.
Jelas, melihat angka ini apa yang menjadi target sasaran Renstra Kemendikbud 2015-2019 belum tercapai.
Sepanjang 2010 – 2017, IPM Provinsi Gorontalo tercatat sebagai berikut:
Menyimak data-data tersebut, FMB9 menghadirkan Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie. Di mana dalam ajang ini Gubernur akan memaparkan secara gamblang problem utama dalam pembangunan SDM dan Sektor Pertanian di Propinsi Gorontalo.
Membeberkan karakteristik masyarakat Gorontalo, utamanya terkait dengan tujuan pengembangan ekonomi domestik ke depan. Serta menjelaskan berbagai kemajuan yang telah berhasil dicapai dan berbagai indikator terkaitnya, dari tahun ke tahun.
Baca juga : Elektabilitas Partai di Tangan ‘Politisi Bekas’
Terkait pendidikan, Mendikbud Muhadjir Effendy akan memaparkan realisasi program KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Provinsi Gorontalo, total jumlah serta kondisi fasilitas belajar mengajar (SD–SMA/SMK).
Dan sejauh mana berbagai upaya untuk melakukan penambahan/perbaikan fasilitas pendidikan, yang disertai penambahan/perbaikan kualitas tenaga pengajar. Dari tahun ke tahun, telah dilakukan oleh pemerintah secara intensif.
Dalam kerangka pengembangan SMK sesuai karakteristik kewilayahan di Provinsi Gorontalo, Kemendikbud akan memaparkan rumusan arah pengembangan SMK ke depan dan mendorong realisasi revitalisasi tersebut.
Serta mengidentifikasi beberapa problem mendasar terkait upaya revitalisasi SMK, dan sekaligus beberapa solusi yang telah dirumuskan untuk menjawab problem tersebut.
Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman akan mengulas lugas tentang kebijakan spesifik dari Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian di Provinsi Gorontalo. Salah satunya yang utama ialah pengembangan kawasan sapi potong, lalu bagaimana potret serapan tenaga kerja dari sektor peternakan, dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM.
Serta sejauh mana gambaran kekinian perihal kualitas SDM di sektor tersebut, sejumlah upaya untuk memperbaiki kualitas SDM di sektor pertanian yang telah diimplementasikan di Provinsi Gorontalo. (*)
