GOPOS.ID, MARISA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, Abdullah Diko meminta agar Pemerintah daerah (Pemda) dapat mensinkronkan data yang dimiliki dengan pemerintah desa.
Sebab menurutnya banyak ketidakberagaman antara data desa dan data Pemda Pohuwato. Hal ini terkait dengan data Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Pohuwato.
“Kebanyakan data yang bermasalah itu adalah data yang berada di Desa. Sebab banyak yang tidak sesuai dengan di Pemda. Ini harus disinkronkan,” ujar Abdullah Diko.
Sinkronisasi data ini penting agar bantuan baik sembako, PKH atau BLT desa yang disalurkan ke rakyat benar-benar tepat sasaran.
“Banyak yang kami temukan di lapangan bantuan tidak tepat sasaran. Olehnya itu saya selaku wakil rakyat yang ada di DPRD Pohuwato berharap agar kiranya data yang berada di Desa dapat diperbaiki. Dan kami pihak DPRD siap membantu jika dibutuhkan,” kata Politisi PKB itu.
Hal ini juga sudah pernah ia sampaikan kepada Bupati, Syarif Mbuinga ketika menghadiri Rapat Paripurna LKPJ kemarin di Kantor DPRD Pohuwato.
Lebih lanjut kata Politisi PKB itu, hal ini sengaja disampaikan guna untuk kebaikan seluruh masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
“Alhamdulillah Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga juga menerima masukan tersebut. Dan akan memperbaikinya,” pungkasnya. (Ramlan/Gopos)
