GOPOS.ID, GORONTALO – Badan Eskekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo menolak gerakan people power dengan memanfaatkan politisasi SARA dan Hoaks. Penolakan itu disampaikan pada deklarasi BEM Provinsi Gorontalo di RM Angelato, Kota Gorontalo, Selasa (21/5/2019).
Deklarasi BEM Provinsi Gorontalo ini para pengurus BEM universitas yang ada di provinsi Gorontalo. Turut hadir Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Rachmad Fudail, Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar, Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiauw serta Kabinda Gorontalo Daeng Rosada.
Dalam deklarasi, BEM Provinsi Gorontalo menyampaikan sikap menolak keras segala bentuk politisasi SARA dan hoaks. BEM Provinsi Gorontalo juga akan selalu mengawal kelangsungan demokrasi Indonesia.
“BEM Provinsi Gorontalo juga siap mengawal dan mendukung hasil Pemilu 2019. BEM Provinsi Gorontalo juga akan menjadi partene Pemerintah Provinsi dan pilar pendukung persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar para pengurus BEM Provinsi Gorontalo dalam deklarasi.
Baca juga: Danrem : Mari Pelihara Kedamaian Gorontalo
Koordinator BEM Provinsi Gorontalo Nurdin Wajipalu mengatakan, deklarasi ini dilakukan untuk membuktikan kepada seluruh kaum millennial bahwa people power sesungguhnya itu adalah pada 17 April 2019.
“Bahwa kita sudah menunjukkan kekuatan kita sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Maka ketika ada usaha pengalangan massa untuk kepentingan tertentu, maka kami membendung diri,” tegas Nurdin.
Sebelum deklarasi, BEM Provinsi Gorontalo terlebih dahulu menggelar dialog demokrasi. Dialong mengangkat tema Merajut Kembali Persatuan Bangsa Usai Pesta Demokrasi. Dialog menghadirkan pembicara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Rachmad Fudail, Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar, Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Arnold AP Ritiauw dan Kabinda Gorontalo Daeng Rosada.
Baca juga: Polda Gorontalo Doa Bersama untuk Kedamaian Indonesia
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi langkah BEM Provinsi Gorontalo yang turut mengawal demokrasi Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Rusli Habibie berharap, para mahasiswa bisa membuat evaluasi terhadap penyelenggaran Pemilu yang kemudian melahirkan rekomendasi untuk Pemprov Gorontalo.
“Bila baik, baiknya di mana dan apa saja. Begitu pula bila kurang, solusinya seperti apa,” kata Rusli Habibie.
Senada dengan Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo Brigjen Rachmad Fudail menekankan agar para mahasiswa dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Terutama tidak terpengaruh dnegan isu-isu provokatif yang dapat mengangu keamanan dan ketertiban daerah ini.
“Demikian pula berita-berita hoaks. Di berbagai saluran media sosial begitu banyak berita hoaks. Nah ini butuh pula peran dari mahasiswa untuk mengajak masyarakat tidak terpengaruh dan tidak menyebarkan berita hoaks,” tutur Rachmad Fudail.(hasan/gopos)
