GOPOS.ID, MARISA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Gorontalo, Elnino M. Husain Mohi menilai Nadiem Anwar Markarim lebih cocok menempati Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ketimbang sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Penilaian itu bukan tanpa alasan. Elnino mengemukakan, Nadiem Makarim merupakan sosok yang jenius yang mampu membangun kedaulatan data dan informasi Republik Indonesia.
“Menurut saya posisi tempatnya keliru, dia (Nadiem Anwa Makarim) adalah The Right Man In The Wrong Place. Jadi menurut saya kalau dia (Nadiem Anwar Makarim) menjadi Menteri Kominfo, maka dunia digital akan lebih dahsyat, dan lebih mantap menegakan Indonesia lebih kuat di dunia digital,” jelas Elnino usai penyerahan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur reguler maupun jalur aspirasi di Pohuwato, Selasa (4/1/2022)
Elnino berpandangan, Nadiem Anwar Makarim lebih diakui ketika dirinya menjadi Menkominfo. Nadiem diyakni mampu membuat kedaulatan data dan kedaulatan informasi.
“Memang saya mengakui Bapak Nadiem Anwar Makarim adalah orang jenius, merupakan aset bangsa yang berpotensi luar biasa di masa depan, akan tetapi dia ada di tempat yang salah,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo itu.
Menurut Elnino, sampai sekarang tidak bisa hindari lagi persoalan kebutuhan data, dan kebutuhan informasi. Seharusnya Indonesia memiliki punya server tersendiri tanpa membutuhkan dari negara lain.
“Kalau Nadiem Anwar Makarim menjadi Menkominfo, maka kita bisa mandiri secara data, kita akan punya data server. Itu investasi yang luar biasa untuk masa depan. Apabila kita memiliki itu, maka Indonesia tidak lagi dipermainkan lagi di Asia,” tutur politisi yang pernah duduk di Komisi 1 DPR RI itu.
Pihaknya mengungkapkan, pada saat Nadiem menjadi Menteri Pendidikan, banyak permasalahan terjadi, mulai dari penghapusan pembelajaran keagamaan.
“Menurut saya tidak ada penghapusan mata pelajaran agama dihilangkan, kalaupun ada digabung silakan digabung saja. Saya tidak persoalkan, asalkan agamanya jangan dihilangkan, karena Indonesia adalah negara yang beragama,” ungkap Elnino
Bahkan kata Elnino, saat ini tidak ada penjelasan persoalan kriteria rekrutmen P3K sampai sekarang, baik honorer lama mengabdi maupun keterpencilan tempat.
“Kami meminta afirmasi P3K untuk diberikan penghargaan kepada honorer yang lama pengabdiannya, umur, dan keterpencilan tempat. Ini hanya dibagi rata di seluruh Indonesia, mereka pikir Indonesia hanyalah di Jakarta,” tutup Elnino.(Yusuf/gopos)
