GOPOS.ID, BLITAR – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim), menggelar Rakerda dengan mengambil tema ‘Desa Kuat Indonesia Maju dan Berdaulat’ yang diselenggarakan di Gedung Kesenian, Kota Blitar, Senin (21/6/2021),
Acara itu dihadiri oleh 34 DPC PDI Perjuangan se-Jatim. Sedangkan empat DPC yang berasal dari Madura, absen karena kasus Covid-19 yang sangat tinggi di sana.
Ketua Panitia Rakerda, Erma Susanti mengatakan Rakerda itu merupakan bentuk konsolidasi partai di tingkatan provinsi. Jadi aturan kegiatannya sudah diatur dalam AD/ART partai.
“Dalam setiap tahun kita selalu menyelenggarakan Rakerda ini,” ujar Erma Susanti, di sela-sela kegiatan Rakerda.
Menurutnya, dalam Rakerda ini akan dilakukan pembahasan terkait keorganisasian, terkait dengan program-program kerja, kemudian terkait kaderisasi pendidikan politik pada PDIP Perjuangan. Serta terkait dengan strategi pemetaan dan pemenangan pemilu 2024, mendatang.
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu juga menjelaskan, agenda Rakerda juga menyinggung terkait dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh badan dan sayap partai.
“Bagaimana program-program kerja partai, baik di internal maupun program eksternal kaitannya membumikan Trisakti Pancasila,” tandasnya.
Sementara itu, terkait pencalonan Puan Maharani sebagai calon presiden pada 2024 mendatang, Erma Susanti mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Kita sebagai kader partai menunggu keputusan, yang merupakan hak prerogatif dari ketua umum,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat DPP PDI Perjuangan, Mindo Sianipar mengungkapkan terkait siapa calon yang akan diusung sebagai Calon Presiden pada 2024. Dirinya menyebut hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Megawati Soekarnoputri.
Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan, bahwa pemilihan capres dari PDI Perjuangan merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum partai. Bahkan internal pusat PDI-P pun juga belum mengetahui siapa calon yang diusung.
“Yang jelas PDIP Perjuangan itu disiplinnya sangat tinggi. Ketua umum yang akan menentukan kebijakan tersebut,” pungkasnya. (mt/gopos).
