GOPOS.ID, BLITAR – Ratusan massa organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) mendatangi Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro (RHN). Mereka datang untuk mengamankan Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso yang hendak didemo oleh Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Senin (19/04/2021).
Aksi kedua ormas tersebut terjadi karena adanya rencana demontrasi yang dilayangkan oleh Ormas GPI pada Kamis (15/04). Dalam surat pemberitahuan aksi demonstrasi itu, Ormas GPI menuntut Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso untuk meninggalkan Pendopo RHN.
Ormas GPI beralasan, Pendopo Agung RHN merupakan rumah dinas yang diperuntukan Bupati Blitar. Sehingga menjadi hal yang salah apabila Pendopo RHN ditinggali oleh pejabat lain, sekalipun Wabup Blitar.
Henrin Mulat Wiyati Ningrum, Ketua Dewan Pembina PP Kabupaten Blitar mengatakan, kedatangan Ormas PP ke Pendopo Agung RHN, bertujuan untuk mengamankan dan mendukung Wabup tetap tinggal di pendopo tersebut.
“Ini adalah bentuk patriotisme serta jiwa solidaritas kami terhadap Wabup. Beliau adalah bagian dari keluarga besar PP. Sehingga saat ada kelompok yang mencoba mengusik, pasti kami yang akan menjadi garda terdepan untuk mengamankan,” katanya.
Selain itu Mulat menilai, tuntutan yang dilayangkan oleh pihak GPI adalah hal yang kurang tepat. Sebelumnya wabup telah menjelaskan pada saat pertemuan dengan seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di Kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar, bahwa alasannya tinggal di Pendopo Agung RHN adalah untuk menghemat anggaran.
“Waktu itu juga sudah jelas, kalau beliau menuturkan tidak akan menggunakan anggaran Rp. 250 juta yang seharusnya untuk kontrak rumah dinas Wabup. Jadi apa lagi yang mau dituntut?” jelas Mulat.
Mulat menambahakan bahwa, sesuai dengan sejarah, Pendopo Agung RHN adalah tempat abdi dalem. Sehingga bisa ditempati siapa saja selama mendapatkan izin dari Bupati Blitar.
“Toh, Bupati juga mengizinkan beliau untuk tinggal di Pendopo Agung RHN. selain itu rumah dinas Wabup juga masih dalam proses renovasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Korlap massa aksi GPI, Joko Prasetya, menyebut bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan soal gagalnya aksi yang hendak mereka gelar tersebut. Untuk menghindari kericuhan, mereka mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar. Dengan maksud mengaudiensikan persoalan tersebut. Namun, pada saat itu tidak ada satupun anggota DPRD yang berada di tempat. (mt/gopos)
