GOPOS.ID, MARISA – Ribuan massa aksi yang tergabung dalam aliansi masyarakat lingkar tambang Pohuwato (Amarah) menggelar unjuk rasa menuntut realisasi wilayah pertambangan rakyat (WPR), Senin (21/12/2020) di Depan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato.
Dalam orasinya, penanggungjawab unjuk rasa, Limonu Hippy mendesak pemerintah agar merealisasikan WPR.
“Sepanjang belum ada realisasi WPR massa aksi meminta agar tidak ada penertiban tambang. Jangan larang kita melakukan pertambangan,” ungkap Limonu yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Pohuwato itu.
Lanjut, Limonu mengatakan, keberadaan tambang berdampak besar pada perekonomian masyarakat di Pohuwato. Ia menilai, angka kemiskinan di Pohuwato menurun salah satunya berkat keberadaan tambang.
“Besok kita akan turun menambang. Tolong jangan larang kami,” ujar Limonu.
Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga menerima langsung massa aksi. Syarif mengatakan, aktivitas tambang rakyat turut menjadi perhatian Pemda Pohuwato.
Menurut Syarif, perjuangan realisasi WPR masih terus diusahakan pemerintah daerah. Sehingga kata Syarif, aksi menuntut ralasisasi WPR menjadi poin penting yang bakal ia bawa kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat bahwa masyarakat Pohuwato sangat membutuhkan realisasi WPR.
“Kalau saja WPR itu hanya butuh tanda tangan saya. Maka sejak dulu WPR sudah terealisasi. Tapi ini bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten,” ujar Syarif.
Bahkan, Syarif mengatakan telah mengirim tim ke pusat untuk percepatan realisasi WPR di Kabupaten Pohuwato.
“Kami berharap ini segera mendapat atensi,” imbuhnya.
Setelah melakukan aksi di depan Gedung Pemda Pohuwato, massa aksi kemudian bergerak menuju gedung DPRD Pohuwato. (muhajir/gopos)
