GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalankan tiga kebijakan dalam penanggulangan bencana. Ketiga kebijakan tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, dalam rapat koordinasi antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, yang berlangsung secara virtual. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, angin kencang) dan fenomena La Nina, Selasa (20/10/2020).
Kebijakan pertama kata Darda yaitu meningkatkan kecepatan pelaksanaan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana untuk mengerahkan anggaran dan logistik dalam keadaan darurat.
Selanjutnya kebijakan yang kedua, meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana.
“Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana perlu ditingkatkan. Memang ini tidak mudah, tapi kita harus laksanakan dan tingkatkan terus upaya bagaimana caranya supaya bisa memberdayakan masyarakat. Tentunya dengan pemberian edukasi,” ujar Darda.
Yang terakhir kata sekda, fokus pada 100 desa/kelurahan yang rawan bencana. Sesuai data BPBD Provinsi Gorontalo. Terdapat 100 desa/kelurahan rawan bencana di Provinsi Gorontalo. Yakni 17 desa di Boalemo, Pohuwato 16 desa, Gorut 16 Desa, Kabgor 20 Desa, Bone Bolango 16 desa dan Kota Gorontalo ada 17 kelurahan.
“Implementasi dari ketiga kebijakan tersebut tentunya untuk mengurangi risiko bencana sebagai prioritas daerah. Ketika terjadi bencana di benak kita itu sudah ada langkah strategis yang mudah untuk dikoordinasikan, dikomando dan mudah untuk menyalurkan logistik dalam keadaan darurat. Kemudian kalau sudah ada fokus. Masyarakat juga kita sudah bisa batasi dalam area yang difokuskan ke dalam daerah rawan bencana,” jelas Darda.
Baca juga: Komnas HAM Terjun Langsung Untuk Tangani Dugaan Malpraktek di Gorut
Sementara itu, Kepala BNPB Gorontalo Sumarwoto, mengimbau kepada masyarakat Gorontalo untuk waspada. Terutama masyarakat yang ada di bantaran sungai dan tempat-tempat yang rawan longsor.
Diharapkan juga kesiapsiagaan BPBD Kabupaten dan Kota baik peralatannya, SDM dan juga logistik manakala ada keadaan darurat, BPBD cepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Ancaman cuaca ekstrem di Gorontalo itu sendiri sudah mulai dari minggu kemarin, BMKG menyampaikan sampai bulan Januari nanti cuaca ekstrem, kemudian ancaman hujan diatas rata-rata masih berlangsung, sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk tetap waspada,” ungkap Sumarwoto.
“Kita siap untuk 1×24 jam, ada piket di BPBD untuk siaga bencana seperti minggu kemarin ada badai La Nina yang menerjang Gorontalo. Badai ini menimbulkan banyak pohon tumbang, nah ini perlu koordinasi penanganan yang tepat, karena pohon yang tumbang itu mengganggu arus lalu lintas dan juga bisa membahayakan warga,” tambahnya.
Turut hadir dalam rapat koordinasi virtual tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Djalaludin, Kepala Stasiun Klimatologi Gorontalo, Kepala Stasiun Geofisika Kelas II Gorontalo, serta seluruh stakeholder terkait di provinsi dan kabupaten kota. (rls/andi/gopos)
