GOPOS.ID, KWANDANG – Mantan Kepala Desa (Kades) Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, HT, harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Itu setelah HT ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Gorontalo, Senin (14/9/2020).
HT ditahan setelah menjadi tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara (Gorut). Nilai kerugian negara yang diduga akibat perbuatan HT sebesar Rp1,048 miliar.
Adapun dugaan korupsi yang dialamatkan terhadap HT yakni pemotongan dan pemerasan dalam jabatan terkait pembebasan lahan untuk PLTU Tanjung Karang.
“Jadi setelah kami melakukan penahanan ini. Kami akan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara untuk kemudian disidangkan,” ujar Kasi Pidsus, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Ruly Lamusu, Senin (14/9/2020).
Ruly menjelaskan berdasarkan fakta yang ditemukan setelah hasil penyidikan. Perbuatan yang merugikan negara itu dilakukan HT sejak 2016 hingga 2018 secara berkelanjutan.
“Sesuai fakta-fakta yang kami temukan yakni pemotongan kepada masyarakat pada 2016 sebesar Rp893,250 juta. Pada 2017 itu sebanyak sebesar Rp135,625 juta, sedangkan pada 2018 sebanyak Rp19,8 juta. Total keseluruhan menjadi kurang lebih, Rp.1,048,675 miliar,” tutur Ruly Lamusu.
Dari hasil perbuatannya, Ruly mengatakan, tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan disamakan dengan UU nomor 20 tahun 2001. HT juga turut dikenakan pelanggaran Pasal 64 ayat 1 KUHP.(isno/gopos)
