GOPOS.ID, GORONTALO – Aksi protes warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Banjir diwarnai kericuhan, Rabu (5/8/2020) pukul 17.00 WITA. Situasi itu terjadi saat Polisi hendak membubarkan aksi warga yang melakukan blokade Jalan Jalaludin Tantu, yang merupakan akses menuju ke Pelabuhan Gorontalo.
Pantauan gopos.id, aksi blokade jalan berlangsung sejak pukul 14.30 WITA. Aksi itu dipicu karena masyarakat ingin agar Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bisa hadir menemui massa aksi.
Aksi blokade jalan terus berlangsung hingga pukul 17.00 WITA. Sementara di sisi lain, aksi tersebut memicu terjadinya antrean panjang kendaraan. Hal itu membuat petugas Polres Gorontalo Kota yang turun melakukan pengamanan di lokasi berupaya agar warga membuka blokade jalan. Sebab, akses jalan menuju ke Pelabuhan Gorontalo tersebut juga merupakan penghubung Trans Sulawesi Jalur Selatan. Akses tersebut ikut dimanfaatkan warga yang hendak menuju ke wilayah Kabila Bone dari Kota Gorontalo, ataupun sebaliknya.
Baca juga: Flash News: Warga Lima Kelurahan Blokade Jalan ke Pelabuhan Gorontalo
Namun Aliansi Masyarakat Korban Banjir yang merupakan gabungan warga dari lima kelurahan yang terdampak banjir itu tetap bertahan. Mereka akan membuka blokade jalan apabila Gubernur atau Wali Kota Gorontalo hadir menemui mereka.
Kabag Ops Polres Gorontalo Kota, Kompol Luthfi Amir bersama personil yang berada di lokasi meminta warga untuk membubarkan blokade jalan tersebut. Namun warga masih berkeras berada di lokasi tersebut
“Kita ingin Gubernur atau Wali Kota Gorontalo datang ke lokasi ini. Bisa tahu apa keinginan kita,” papar sejumlah warga.
Situasi memanas. Petugas yang mencoba membuka barikade warga, sehingga terjadi saling tarik dan saling dorong. Kericuhan makin meningkat ketika warga adu mulut dengan petugas. Mengantisipasi kericuhan makin bertambah parah, petugas memilih untuk menghindari kontak fisik. Dialog dengan para warga kembali dilakukan untuk menenangkan situasi.
Sebelumnya Koordinator Massa Aksi Aliansi Masyarakat Korban Banjir, Agung Datau, menyampaikan aksi protes yang disampaikan pihaknya benar-benar murni aspirasi masyarakat. Yaitu masyarakat yang terdampak banjir di lima kelurahan di Kota Gorontalo.
“Kami bergerak untuk memperjuangkan hak-hak rakyat,” tegasnya.
Menurut Agung Datau, ada tiga hal utama yang menjadi aspirasi masyarakat. Pertama mengenai tanggul Sungai Bone yang jebol.
Warga berharap, Pemprov Gorontalo serta DPRD Provinsi Gorontalo bisa melakukan penanggulangan tanggul yang jebol secara permanen.
Sebab tanggul darurat yang saat ini dibangun sifatnya sementara dan sewaktu-waktu bisa jebol kembali.
“Dalam pembuatan tanggul itu kami berharap pula pemerintah provinsi atau pemerintah kota Gorontalo bisa mengerahkan alat-alat berat,” kata Agung.
Warga Korban Banjir di Bilato Terima Bantuan Pemprov Gorontalo
Kedua, menyangkut kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan di hulu Sungai Bone. Kerusakan itu diduga akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan pihak perusahaan tambang di wilayah Bone Bolango.
“Oleh karena itu kami menuntut agar Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bisa menjelaskan keberadaan perusahaan tambang tersebut serta kondisi hutan yang sudah rusak,” tutur Agung.
Ketiga, masyarakat meminta agar rumah-rumah warga yang rusak dan hanyut bisa sesegera mungkin ditangani oleh pemerintah. Baik oleh Pemprov Gorontalo maupun Pemkot Gorontalo.(pras/gopos)
