GOPOS.ID, MANADO – Pemerintah Kabupaten Boalemo masih menghadapi kekurangan anggaran untuk menjamin kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2027. Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp15,8 miliar untuk 34.212 peserta, pemerintah daerah baru mengalokasikan sekitar Rp7 miliar.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Bupati Boalemo, Rum Pagau, saat menandatangani nota kesepakatan dan rencana kerja bersama BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo terkait kepesertaan JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) Pemerintah Daerah.
Penandatanganan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Kabupaten Boalemo 2027 itu berlangsung di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Selasa (17/11/2026). Dokumen kesepakatan ditandatangani Rum Pagau bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Tri Mayudin, disaksikan Wakil Bupati Lahmudin Hambali serta sejumlah pimpinan OPD.
Dalam kesempatan tersebut, Rum Pagau mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih harus mencari tambahan anggaran sekitar Rp8,8 miliar agar seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program mendapatkan jaminan kesehatan.
“Untuk tahun 2027, ada 34.212 jiwa peserta BPJS dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp15,8 miliar. Sementara yang baru kita siapkan sekitar Rp7 miliar. Artinya, masih ada kekurangan kurang lebih Rp8,8 miliar yang harus kita upayakan,” ungkap Rum
Menurutnya, kekurangan anggaran tersebut perlu menjadi perhatian dalam optimalisasi pembiayaan daerah agar cakupan perlindungan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.
Tak hanya kepesertaan masyarakat, Bupati juga menyoroti pembiayaan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja. Dari kebutuhan sekitar Rp10 miliar, anggaran yang baru disediakan pemerintah daerah masih berkisar Rp3 miliar.
“Ini yang harus kita optimalisasi. Seluruh kebutuhan anggaran harus diupayakan agar masyarakat maupun tenaga kerja bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” tegas Rum
Selain persoalan pembiayaan, Rum Pagau turut meminta BPJS Kesehatan memperhatikan kebutuhan pelayanan medis di rumah sakit, terutama tindakan operasi yang dibutuhkan pasien.
Ia mencontohkan pelayanan operasi mata yang menurutnya masih perlu mendapat perhatian, termasuk terkait pembatasan kuota pelayanan.
“Saya berharap BPJS jangan terlalu membatasi kalau ada permintaan dari rumah sakit, seperti pelayanan operasi mata. Saya melihat banyak masyarakat yang membutuhkan operasi mata, tetapi pelayanannya hanya diberikan jatah sekian,” papar Rum
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Tri Mayudin, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui program JKN.
Tri mengungkapkan, hingga November 2026 tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Boalemo telah mencapai 93,19 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Oktober 2026 yang masih berada pada posisi 89,3 persen.
Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 3,89 poin persentase hanya dalam kurun waktu satu bulan.
Ia menyebut capaian tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat Boalemo yang memiliki perlindungan jaminan kesehatan aktif.
“Target Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mencapai tingkat keaktifan peserta sebesar 98 persen merupakan komitmen yang perlu terus didorong. Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses dan perlindungan pelayanan kesehatan,” tutup Tri. (Yusuf/Gopos)








