GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan sambutan dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Usul Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 tentang penyempurnaan pengelolaan barang milik daerah (BMD)(17/11/2026).
Gusnar Ismail menegaskan bahwa perubahan peraturan daerah ini diperlukan untuk memberikan kejelasan kewenangan, melengkapi dokumen, serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengelolaan aset daerah.
Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pemerintahan daerah. Penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Gusnar Ismail juga menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak semata-mata menjadi urusan administrasi, melainkan harus berorientasi pada pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gusnar Ismail menguraikan pokok-pokok penyempurnaan Ranperda yang memuat tentang penguatan perencanaan kebutuhan BMD, penyempurnaan pemanfaatan aset, penguatan pengamanan aset, penyempurnaan penilaian dan pemindahtanganan aset dan penyempurnaan penghapusan dan pengawasan aset. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan Ranperda ini sangat bergantung pada kesiapan seluruh perangkat daerah.
Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan aset. Gubernur berharap DPRD memberikan dukungan serta masukan konstruktif agar Ranperda ini dapat menjadi landasan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Sukril Gobel menjelaskan bahwa penyempurnaan Perda Nomor 2 Tahun 2022 merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pengelolaan barang milik daerah. Perubahan regulasi ini akan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam hal penatausahaan aset daerah kedepan.
Sukril Gobel juga menekankan pentingnya penertiban dokumen kepemilikan aset, pembaruan data kendaraan dinas, evaluasi kontrak pemanfaatan, serta penguatan pengawasan internal. Harapan yang sama dengan Gubernur Gorontalo bahwa seluruh perangkat daerah agar mendukung pelaksanaan ketentuan baru tersebut sehingga pengelolaan aset berjalan lebih tertib, akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Putra/Gopos)Â








