GOPOS.ID, GORONTALO — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo mendorong penguatan penatausahaan barang milik daerah melalui penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan pengendalian internal. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang mendorong pengelolaan barang milik daerah semakin tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo didampingi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo (17/11/2026).
Kepala BKAD Provinsi Gorontalo Sukril Gobel dalam sambutannya menekankan bahwa persoalan pengelolaan aset masih memerlukan perhatian serius terkait adanya permasalahan yang cenderung berulang dari tahun ke tahun dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Karena itu, perbaikan tidak cukup hanya menyelesaikan temuan, tetapi juga harus menyentuh akar penyebabnya.
“Kita tidak hanya ingin mengetahui permasalahan yang sering menjadi temuan BPK RI, tetapi juga ingin memahami akar permasalahannya serta mencari langkah perbaikan yang tepat agar permasalahan serupa tidak terus berulang,” Tegas Sukril.
Melalui pendampingan BPKP, penyempurnaan SOP penatausahaan aset diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pedoman tersebut perlu diterapkan secara konsisten dan didukung pengendalian internal yang memadai agar setiap tahapan pekerjaan berjalan dengan baik.
Sukril juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan barang milik daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab BKAD, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Dalam hal ini, pengurus barang dan pengurus barang pembantu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan penatausahaan aset pada masing-masing OPD.
Di sisi lain, dukungan pimpinan OPD menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang baik. Kepala OPD selaku pengguna barang diharapkan memberikan arahan, melakukan pengawasan, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Koordinasi dan dukungan dari bidang-bidang terkait juga diperlukan agar tanggung jawab penatausahaan aset tidak dibebankan sepenuhnya kepada pengurus barang.
“Kita tidak ingin setiap tahun menghadapi permasalahan aset yang sama. Oleh karena itu, hasil dari kegiatan ini harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata, baik dari sisi prosedur, ketertiban dokumen, kesesuaian data dengan kondisi fisik barang, maupun kualitas pelaporan BMD,” tegasnya dalam naskah sambutan.
Para pengurus barang diharapkan memanfaatkan pendampingan ini untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai kendala yang dihadapi di masing-masing OPD. Hasil pendampingan selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi penatausahaan aset, perbaikan kelemahan, serta penyusunan dokumen dan laporan yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BKAD Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan, koordinasi, dan pendampingan kepada seluruh OPD. Melalui langkah tersebut, perbaikan tata kelola barang milik daerah diharapkan tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab dalam menjaga dan mengamankan aset pemerintah daerah. (Putra/Gopos)








