GOPOS.ID, GORONTALO – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Fasilitasi Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Sosialisasi Teknis terkait Penerapan Kebijakan Akuntansi PSAP Nomor 18, 19, dan 20, bertempat di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai aparatur pemerintah daerah dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai kebijakan akuntansi yang berlaku.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan akuntansi pemerintahan sesuai dengan perkembangan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong penyesuaian kebijakan akuntansi daerah melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah agar selaras dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan terbitnya PSAP nomor 18, 19, dan 20. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam dunia akuntansi pemerintahan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Sukril Gobel, SE, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman dan kesamaan persepsi seluruh perangkat daerah terhadap penerapan kebijakan akuntansi pemerintahan. Penyesuaian kebijakan akuntansi melalui perubahan Perkada diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan proses akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Sebagai narasumber utama, Bapak Dr. Budi Mulyana, SE, M.Si, Cert.IPSAS, CGae, Cert.PFM, yang merupakan Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), memberikan penjelasan teknis mengenai substansi dan penerapan PSAP Nomor 18, 19, dan 20. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan tentang implikasi kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Sosialisasi ini juga menjadi ruang diskusi dan konsultasi bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait penyesuaian kebijakan akuntansi serta implementasinya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memahami substansi perubahan standar akuntansi pemerintahan dan mampu menerapkannya secara tepat, konsisten, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, fasilitasi perubahan Perkada diharapkan dapat menghasilkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang lebih mutakhir, terarah, dan selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kegiatan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BKAD dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang efektif dan efisien. (Putra/Gopos)
